Pilihan
Kejari Inhu Rilis Capaian Kinerja 2025, Ungkap Sejumlah Perkara Strategis
PT Inecda Bangun Jalan 6 KM, Wujud Komitmen Pada Masyarakat dan Pemda
Pansus DPRD Riau Kunjungi Rohul, Bahas Ranperda Penyelenggaraan Perhubungan
Sidang Gugatan PMH PT SBP Dihantui Ketidakhadiran Kades dan Turut Tergugat
Tolak PPPK, Guru Honorer Usia di Atas 35 Tahun Desak RUU ASN Segera Disahkan
PELITARIAU, Jakarta - Perwakilan Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non-Kategori (GTKHNK) yang berusia di atas 35 tahun dengan tegas menolak pengangkatan Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Karena regulasinya dianggap hanya PHP alias pemberian harapan palsu semata dan tidak berkeadilan.
Demikian disampaikan Ketua GTKHNK+35 Provinsi Riau Desi Kadarsih, dalam rapat dengar pendapat umum mewakili pengurus pusat GTKHNK+35 bersama Komisi II DPR RI dan Ketua Federasi Pelayan Publik Indonesia (FPPPI), di ruang rapat Komisi II DPR RI Jakarta, Senin (28/6/2021).
"Regulasi PPPK yang akan diturunkan ini membuat kami jadi galau, jujur saja kami dari seluruh honorer guru tenaga kependidikan yang berusia di atas 35 tahun, selama ini merasa di PHP. Ini hanya merupakan angin segar diberikan kepada kami, nyatanya sampai saat ini kami menganggap program P3K ini adalah program yang gagal," ujar Desi Kadarsih, dalam rapat.
Hal itu ditegaskannya, berdasarkan pasal 37 poin 1 dan poin 5 pada PP 49 tahun 2018 yang berbunyi hubungan perjanjian kerja pada PPPK paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun. Serta undang-undang nomor 5 tahun 2014 pada BAB 3 pasal 6 dan 7 yang menyebutkan bawa ASN itu adalah PNS, sedangkan P3K adalah tenaga yang diangkat dengan perjanjian kerja.
"Itu artinya apa? Saat ini pun kami para guru honorer dan tenaga kepegawaian yang telah berusia di atas 35 tahun ini sudah dikontrak setiap tahun. Jadi untuk apalagi P3K, ini terkesan hanya bungkusnya saja yang diperbaiki, bentuk kemasannya saja yang diperbaiki, tetapi isinya masih sama saja. Jadi jelas ini sama sekali menurut kami tidak berkeadilan dan betul-betul tidak memihak kepada kami guru honorer," tegasnya.
Oleh karena itu, mereka mendesak agar revisi rancangan undang-undang no 5 tahun 2014 atau RUU ASN segera disahkan oleh DPR RI dan Pemerintah.
"Kami sangat mendukung penuh, dengan revisi inilah kami dapat mewujudkan cita-cita kami menjadi jadi PNS," pukasnya.**prc4
Sambut Siswa Baru MPLS SMKN 1 Pangkalan Lesung Dimulai 6 Juli, Siap Masuk Serentak 13 Juli 2026
PELITARIAU, Pangkalan Lesung – SMK Negeri 1 Pangkalan Lesung resmi menetapkan .
Dua Murid MAN 1 Pekanbaru Perkuat Merah Putih di Ajang Olimpiade Internasional
PELITARIAU, Pekanbaru – Prestasi membanggakan kembali ditorehkan oleh Madrasah.
Polsek Gaung dan PGRI Teken Pedoman Kerja Sama Perlindungan Profesi Guru
PELITARIAU, Inhil - Dalam upaya memperkuat sinergi antara dunia pendidikan dan a.
SMAN 1 Rengat Siap Sukseskan SPMB 2026, Usung Layanan Ramah Anak dan Integritas Tinggi
PELITARIAU, RENGAT - Selasa 9 Juni 2026 SMA Negeri 1 Rengat menunjukkan ke.
Wujudkan Sekolah Berwawasan Lingkungan, SD Negeri 193 Pekanbaru Mantapkan Langkah Menuju Adiwiyata Nasional 2026
PELITARIAU, Pekanbaru - Sabtu 06 Juni 2026 Lingkungan sekolah yang sehat d.
Plt Gubernur Riau Lantik Puluhan Kepala Sekolah SMA/SMK dan SLB Negeri
PELITARIAU, Pekanbaru – Pemerintah Provinsi Riau melakukan penyegaran be.









