Anggota DPD Dapil Riau Melempem Memperjuangkan Daerah?

PELITARIAU, Pekanbaru - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Riau dinilai beberapa kalangan belum mampu berbuat banyak memperjuangkan pembangunan Riau di pusat. Padahal, mereka dipilih masyarakat untuk memperjuangkan daerah di pusat. Benarkah kinerja mereka melempem?

Menanggapi hal ini, anggota DPD RI asal Riau, Instiawati Ayus, mengatakan bahwa sebagai legislatif pihaknya hanya bisa melakukan pengawasan.

"Simak lagi apa yang dikerjakan, DPD itu legislatif, ruang legislatif di pengawasan. Dengan fungsi pengawasan berarti mitra kerja dengan eksekutif. Jadi kalau melihat nyata atau tidak eksekusi itu di eksekutor. Eksekutor kita di eksekutif, kita ditataran regulasi. Sudah beberapa undang-undang yang dilahirkan, itu mengadopsi dari hasil pengawasan kami," kata Instiawati Ayus, usai pertemuan DPD RI dengan Gubernur Riau, Syamsuar di ruang Melati Kantor Gubernur Riau, Senin (31/8/2020).

Istiawati Ayus menjelaskan, saat pertemuan dengan Pemprov Riau, gubernur juga mengkritik permasalahan yang ada pada bagi hasil bumi Riau. Dimana Riau tidak mendapatkan banyak dari undang-undang minyak, mineral dan tambang. Dan pihaknya akan menyampaikan apa yang menjadi keluhan tersebut.

"Tadi sudah disampaikan gubernur, kritik dan kebaratan yang luar biasa dari daerah tentang apa, undang-undang Minerba. Siapa yang akan mengusung, tentu pak Gubernur melemparkan kepada kami, kenapa, kami ruang regulasinya," ungkapnya.

Anggota DPD RI lainnya, Misharti, mengatakan, pihaknya telah ikut memperjuangkan apa yang menjadi keinginan Pemprov Riau, terutama dalam perubahan Undang Undang yang menguntungkan Riau. Termasuk dalam perimbangan pembagian keuangan yang merata. Karena Riau termasuk dalam salah satu penyumbang terbesar sawit untuk CPO.

"Jadi saya tambahkan, hasil dari rapat kerja yang kita lakukan dengan Pemprov banyak hal yang bisa diperjuangkan DPD RI, terutama terkait dengan perubahan Undang Undang nomor 3 tahun 2004, dimana terjadi perkembangan keseimbangan keuangan pusat dan daerah," katanya.

"Kami memang berkomitmen bersama Pemprov untuk masuk Proleknas tahun 2021. Sehingga kelapa sawit menjadi sumber CPO yang banyak di Riau, dilebihkan pusat bisa kita dapatkan," tambahnya.

Pertemuan antara Gubernur Riau dengan DPD RI asal Riau juga dihadiri Ketua DPD RI La Nyala Mahmud Matalitti dan dihadiri anggota DPD RI lainnya seperti Edwin Pratama dan Muhammad Gazali. **prc4

sumber: cakaplah