2,4 Milyar Perbulan Duit Orang Miskin Dimakan Pengusaha

PELITARIAU - Sungguh miris sekali memang nasib warga miskin di Kabupaten Lahat, sejak Pemerintah Pusat memberlakukan konversi minyak tanah ke bahan bakar Gas (LPG), puluhan ribu penduduk yang terdata sebagai penerima gas bersubsidi kerap tidak mendapat kebagian dan harus gigit jari.

Bukan tanpa alasan, tabung LPG ukuran 3 Kg yang disubsidi oleh pemerintah pusat, seakan tidak berlaku di kabupaten yang motto “Seganti Setungguan”. Untuk mendapatkan gas “Melon” itu, warga harus membeli diatas harga Rp. 23.000/tabung.

Itupun khusus wilayah dalam Kota, jika diwilayah yang lebih terpencil, harganya sampai tembus Rp.30.000. Tentunya, harga tersebut berbada jauh dengan HET  Kabupaten Lahat yakni Rp.15.650/tabung.

Harga tersebut berdasarkan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang diajukan oleh Pemda Lahat melalui Surat Keputusan Bupati Lahat Nomor 500/56/VII/2018 Tahun 2018 Tentang Harga Enceran Tertinggi (HET) pada Gas LPG 3 Kg.

Lonjakan harga LPG bersubsidi itupun, hasil investigasi disebabkan tidak adanya pola pendistribusian yang mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) dan lemahnya pengawasan dari PT. Pertamina (Persero) MOR II SUMBAGSEL, padahal jumlah penduduk Lahat mencapai 400.000 jiwa dengan daya dukung 273 pangkalan dari 6 agen.

Saat ini, lokasi pangkalan-pangkalan banyak terpusat di daerah elit yang rendah Rumah Tangga Miskin (RTM) atau kurang tepat sasaran yang menjadikan harga tidak terkendali karena dijual kembali ke luar wilayah kerja pangkalan yang terdaftar di Pertamina.

Dari informasi yang dihimpun oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Lahat Raya dari berbagai sumber, Pihak Pertamina mendistribusikan sebanyak 240.000 tabung/bulan.

Sementara, Pertamina berdalih pasokan tidak berkurang, bahkan terus bertambah, namun pihak Agen menyatakan selalu kurang alasannya untuk menaikan harga.

“Kenapa sering terjadi seperti ini. Saya sudah sering katakan kepada pihak Agen tolong dievaluasi jaringan distribusinya. Agen-agen yang tidak bisa menjawab wilayah dia untuk menekan biaya ongkos angkut yang sudah tanggung pemerintah, jika memang tidak bisa akan direkomendasikan cabut izinnya (Pemutusan Hubungan Usaha / PHU) ke Direktur Pertamina.

Jangan dibiarkan, kalau seperti ini tidak selesai urusannya,” ujar Ketua YLKI Lahat, Sanderson Syafe’i, ST. SH saat ditemui dikediamannya, Sabtu (08/08/2020).

“Nanti terulang lagi jika sistem distribusinya tidak dibenahi total, begitu lagi harga sulit terkendali. Tidak mungkin saya minta ganti GM MOR II SUMBAGSEL (Pertamina)-nya. Namun masalah ini harus betul-betul ditangani dan harusnya dijaga. Kasihan masyarakat sulit mendapatkan dan biayanya mahal belum lagi di daerah,” ujarnya lagi.

Ia menjelaskan, jika di daerah perkotaan harga gas LPG 3 Kg mencapai Rp 20 ribuan, di daerah bisa mencapai Rp25 ribu-Rp30 ribuan. Bagaimana masyarakat bisa hidup sejahtera.

“Saya minta ini betul-betul dibenahi, kalau ada permainan itu cabut saja semuanya Agen dan Pangkalan yang ada,” tukasnya.

Ia juga meminta pemerintah daerah harus mengatur dan Pertamina harus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah turun memantau keberadaan Pangkalan, apakah sesuai dengan kebutuhan masyarakat RTM.

Sanderson mengatakan dalam hal ini tidak perlu Inspeksi Mendadak (Sidak), apalagi Hiswana Migas adalah bagian Agen tentunya tak lebih sekedar kunjungan semata yang semua sudah dipersiapkan untuk pencitraan. Menurutnya, yang harusnya dilakukan adalah menghitung efektifitas 6 agen dalam menempatkan 273 pangkalan dan tanggung jawabnya dalam pemenuhan kebutuhan Rumah Tangga Miskin (RTM) di area kerjanya dengan HET.

“Dalam hal ini bukan pengawasan yang kurang tapi alur distribusinya yang harus dievaluasi menyeluruh,” katanya.

Masih kata Sanderson, pembiaran yang dilakukan institusi pemerintah inipun dianggap tidak sejalan dengan Nawa Cita Presiden Joko Widodo dalam mensejahterakan masyarakatnya.

”Jika hal ini masih tetap berlarut, sama saja kedua lembaga ini mencoreng kinerja Bapak Presiden, dan semakin menyengsarakan masyarakat miskin ditengah pendemi wabah Covid-19. Mentri BUMN yang membawahi PT. Pertamina harus mengambil langkah tegas, sampai kapan masyarakat bisa menikmati fasilitas subsidi yang digadang-gadang pak Jokowi?,” imbuhnya.

Untuk diketahui, setiap bulan, Pemda Lahat mendatangkan 240.000 tabung LPG 3 Kg bersubsidi dari luar wilayah, dengan harga Rp.25-28.000. tentunya, ada selisih harga hingga Rp.10.000/tabung dari harga yang ditetapkan pemerintah pusat sebesar Rp.15.650/tabung. Jika di kalkulasikan, hampir 2,4 Miliar setiap bulannya uang masyarakat miskin berpindah tangan kepada oknum pengusaha.

Dikatakannya, sebenarnya pihaknya mencegah elpiji ini jatuh ke tangan pengecer karena targetnya langsung ke konsumen rumah tangga miskin. Selain itu, yang boleh memakai adalah usaha mikro yang omsetnya di bawah standar.

Lebih jauh, ia mengungkapkan, untuk setiap pangkalan penyaluran gasnya berbeda-beda dilihat dari kepadatan penduduk di daerah tersebut.

Namun jika di area dekat pangkalan elpiji tersebut sepi maka untuk angka penyalurannya kecil. Namun sebaliknya jika penduduknya padat itu pasti pasokannya lebih besar.

“Itulah yang YLKI Lahat perjuangkan saat ini dengan memperbaiki pola distribusi kita ingin memeratakan dan mencukupi kebutuhan masyarakat sehingga spekulan-spekulan tidak bisa bergerak, barang subsidi bukan untuk dibisniskan,” ujarnya.

Ia mengatakan sejauh ini untuk pasokan elpiji ke pihak agen selalu lancar dari pihak Pertamina tidak pernah ada pemberhentian secara tiba- tiba.

Ia mengatakan biasanya untuk para pengecer selalu dicegah dan pihaknya tidak menjual ke pengecer. Namun ada beberapa pengecer yang sering mengaku sebagai warga dan mengatakan ingin membeli untuk pemakaian rumah tangga, jika kedapatan bisa dijerat dengan UU Perdagangan karena dianggap menimbun.

Satu di antara warga, Lina, yang sehari-hari menjual makanan mendapatkan gas LPG 3 Kg dengan harga diatas HET. Dia mengaku, sudah sering mendapatkan gas LPG 3 Kg dengan harga diatas Rp. 24 ribu.

“Kalau tidak dapat biasanya minta langsung ke pangkalan dia bilang tidak ada padahal ada. Tapi orang lain minta di kasinya. Apalah beda kita nih kita sama-sama beli,” ujarnya.

Sementara, PT. Pertamina (Persero) saat diminta tanggapan terkait kecurangan agen dan pangkalan di Lahat atas temuan YLKI Lahat, GM MOR II SUMBAGSEL, Asep Wicaksono Hadi, melalui Sales Brand Manager PT Pertamina (Persero) cabang Lubuklinggau, Adamilyara Aqil, melalui pesan WA mengatakan.

“Terima kasih atas laporannya. Izin kami forward dan koordinasikan laporan YLKI dengan Polres dan Pemerintah setempat selaku stake holders bagian pengawasan,” ucapnya. **prc4

sumber: jurnalsumatra.com