64 Kepsek Mengundurkan Diri, DPRD Inhu Harus Terlibat Dalam Seleksi Kepsek Baru

PELITARIAU, Inhu - Mundurnya 64 orang kepala sekolah dari jumlah SMP Negeri di Kabupaten Indragiri hulu (Inhu) Riau, telah terjadi kekosongan kepala sekolah, dengan kondisi tersebut kepala Tata Usaha atau wakil kepala sekolah diharapkan bisa menjalankan tugas-tugas Kepsek, agar tidak terjadi stagnasi dalam pengelolaan sekolah.

Demikian dikatakan anggota DPRD Inhu Martimbang Simbolon kepada wartawan Kamis (23/7/2020) kepada wartawan. "Dengan mundurnya Kepsek SMP Negeri se-Inhu dengan alasan dana BOS, maka kita minta Kepsek yang mundur dari jabatan ini tidak lagi di tempatkan sebagai Kepsek, sebab mengundurkan diri dari jabatan adalah hak setiap orang yang di amanahkah jabatan," kata politisi partai Perindo Inhu ini.

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan anggaran negara yang disalurkan pemerintah untuk menunjang proses belajar -mengajar pada bidang pendidikan. "Kalau Kepsek yang mengelola dana BOS ditanya untuk apa dan bagaimana menggunakan anggaran tersebut, tetapi kepsek merasa di tekan, ada apa dengan Kepsek," ? tanya Martimbang.

Diwilayah Kabupaten Inhu tegas Martimbang, masih banyak guru yang mampu dan layak serta memiliki rasa bertanggung jawab terhadap pengelolaan sekolah dan pengelolaan dana BOS. "Kepsek yang mundur dari jabatan, jangan diberi kesempatan untuk menjabat Kepsek kembali," tegas Martimbang Simbolon yang pernah mengusulkan anggaran untuk LAM-R Kabupaten Inhu.

Terpisah ketua fraksi PKS DPRD Inhu Muhammad Syafaat SHi, mengecam keras aksi mundur serempak yang dilakukan oleh Kepsek SMP sederajat di Inhu. "Bupati Inhu dalam hal ini Dinas pendidikan Inhu, harus menerima pengunduran diri Kepsek SMP se-Inhu, dan segera memilih dan menseleksi Kepsek untuk 64 Kepsek SMP negeri di Inhu," kata Syafaat.

Syafaat meminta pihak Dinas pendidikan Inhu berkordinasi dengan DPRD Inhu, terkait mundurnya 64 Kepsek di Kabupaten Inhu. "Segera lakukan seleksi 64 calon Kepsek SMP negeri di Inhu, kita di DPRD harus dilibatkan dalam seleksi kepsek baru, hal ini dilakukan agar kedepan Kepsek tidak lagi memiliki mental mundur dari jabatan," ucap Syafaat.

Hal senada juga dikatakan oleh anggota DPRD Inhu Syarial, menurutnya sejumlah bangunan SMP di daerah dapil III kondisinya memprihatinkan, kondisi tersebut mungkin diakibatkan dari jabatan kepsek tidak dijabat oleh orang yang profesional. "Banyak guru yang bagus, segera terima pengunduran diri 64 Kepsek dan segera seleksi untuk Kepsek yang baru, agar tidak mempengaruhi proses belajar mengajar," ujar Syarial politisi PKPI ini.

Menurut Syarial, jika saja Kepsek SMP tidak ada yang mengundurkan diri di Inhu maka, dirinya akan mengusulkan untuk dilakukan evaluasi terhadap sejumlah Kepsek SMP yang sudah di tinjaunya. "Bukan hanya laporan, saya lihat langsung, mulai dari pagar, meja kursi dan lainya tidak layak, seperti sekolah yang tidak di urus," ucapnya.

Untuk uji petik pengelolaan dana BOS di tingkat SMP daerah Dapil III, Syarial meminta instansi terkait membuka hasil audit penggunaan dana BOS di SMP Negeri 1 Kelayang. "Kan kepala SMP sudah mundur semua di Inhu, segera tukar dengan kepsek yang baru," ujarnya. **prc/tim