Bentuk Pansus, DPRD Kuansing Lansung Bahas Pembentukan SOTK Baru

PELITARIAU,Kuansing-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kuantan Singingi (Kuansing), Riau langsung membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas pembentukan Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) yang diajukan Bupati Kuansing.

"Kemaren kita sudah bentuk Pansus, namanya Pansus SOTK dan hari ini kami sudah melakukan rapat dengan tim asistensi," ujar Sastra Febriawan, Ketua Badan Pembuatan Peraturan Daerah (Bapem Perda) DPRD Kuansing yang juga Ketua Pansus SOTK, Kamis (9/7/2020) di Teluk Kuantan.

Dalam rapat tersebut, hadir Asisten I Setdakab Kuansing Muhjelan, Kabag Ortal Yenita Tresia dan Kabag Hukum Suriyanto sebagai tim asistensi.

"Kita mengkaji sejauh mana kebutuhan Pemkab Kuansing akan SOTK yang baru tersebut. Tentunya, ini juga akan berdampak pada kemampuan keuangan daerah," ujar Sastra.

Kajian itu sangat penting mengingat kemampuan keuangan Kuansing terbatas. Jika dibentuk SOTK baru, tentu jumlah eselon juga akan bertambah.

"Mulai dari eselon II hingga eselon IV. Ini harus matang kajiannya," ujar Sastra.

Dikatakan Sastra, Pansus punya waktu satu tahun untuk menyelesaikan Ranperda tentang perubahan atas Perda nomor 4 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Kuansing.

"Namun, kami atas nama Pansus berkomitmen untuk segera mungkin menyelesaikannya. Targetnya, SOTK baru ini rampung sebelum pembahasan APBD 2021," ujar Sastra.

Jika sudah rampung sebelum pembahasn APBD 2021, maka pemerintah sudah bisa menyusun anggaran untuk SOTK baru pada tahun 2021 mendatang.

"Artinya, SOTK baru ini sudah bisa berjalan pada tahun 2021," kata Sastra.

Adapun SOTK baru yang diajukan Pemkab Kuansing yakni Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Ketahanan Pangan, Dinas Perkebunan dan Peternakan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Selain itu, Bupati Kuansing juga mengajukan perubahan nomenklatur beberapa OPD. Yakni Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kemudian, Satpol PP dan Dinas Perikanan.**