Perjuangan Merebut Blok Kampar Direspon Positif DPD RI

PELITARIAU, Kerinci-Perjuangan masyarakat Kab. Pelalawan dan Inhu dalam merebut pengelolalan sumur minyak Blok Kampar berlanjut. Pemerintah pusat melalui DPD RI memberikan respon positif atas perjuangan yang sudah dilakukan sejak tahun 2012 lalu.

DPD RI yang berkunjung Ke Kab. Pelalawan , Kamis (18/12) disambut  Bupati Pelalawan HM Harris  di Auditorium Lantai III Kantor Bupati Pelalawan. Hadir pada kesempatan tersebut  ketua DPRD Pelalawan Nasarudin, Wakil Ketua I DPRD Pelalawan Suprianto SP, Assisten II Atmonadi, Kejari Pelalawan Adnan MH, Ketua Pangadilan Agama Melfi, Ketua Komite II DPD RI Perlindungan Purba, Anggota DPD RI komite II Rosti Uli Purba, Sebagai ketua Rombongan DPD RI Riau Drs H Abdul Gafar, Assisten 
 II Kabupaten Inhu Chairizal.

Pada kesempatan tersebut, HM Harris menyatakan rasa terimakasihnya atas kunjungan dari DPD RI dan DPR RI yang telah bersedia melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Pelalawan guna mendengarkan aspirasi masyarakat. Apalagi, kesiapan Pemkab Pelalawan 
sudah sampai tahap keseriusan untuk mengelola blok Kampar.

"Di kawasan Blok Kampar ini terdapat sebanyak 380 titik sumur yang dikelola oleh PT Medco saat ini. Disamping itu juga, jika memang kalau pemerintah pusat mempercayai kawasan sumur minyak, akan diserahkan langsung dikelola oleh BUMD," ujarnya.

Sementara itu, dalam sambutan Ketua Komite II DPD RI Bidang Sumber Daya Alam (SD) Perlindungan Purba mengatakan, bahwa permasalahan perebutan Blok Kampar menjadi masalah paling serius. Karena itu, dari DPD RI sebanyak 33 orang dari setiap perwakilan akan melakukan pengawasan dan kawal aspirasi yang disampaikan forum masyarakat Pelalawan merebut blok kampar.

"Dan dalam waktu dekat ini, DPD RI dan DPR RI akan melakukan audensi dengan Menteri ESDM untuk membahas blok kampar dan menyampaikan aspirasi yang masuk akal, dimana dalam penyampaian aspirasi dari forum mahasiswa sampai bentrok berdarah menjadi 
acuan buat DPD RI untuk memberikan masukan untuk keseriusan dua daerah untuk mengelola blok kampar," ungkapnya.

Tak hanya itu, sambungya, pihaknya juga menyambut baik keseriusan Pemkab Pelalawan dan Pemkab Inhu untuk mengelola blok Kampar melalui BUMD. Karena itulah, pihaknya akan melakukan audensi dengan menteri ESDM untuk membahas masalah ini nantinya.

 
"Keseriusan ini dilakukan sebagai bukti atau komitmen Bupati Pelalawan HM Harris yang sebelumnya menunjukan kerja yang bagus untuk mensejahterakan masyarakat menciptakan Pelalawan Terang dengan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) yang 
dikelola langsung oleh BUMD," paparnya.

Selain itu juga, DPD telah menjalin kerjasama dengan OJP, yang akan memasukan daerah Kabupaten Pelalawan sehingga berhak mendapatkan bantuan tersebut. Disamping itu juga, kategori yang berhak mendapatkan OJP ini adalah daerah yang sudah mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). (kor. htl)

Editorial: rio ahmad