Banyak Masalah, DPRD Inhu Segera Buat Panja Covid-19

PELITARIAU, Inhu - Banyaknya simpang siur sumber dan jenis Bantuan sosial (Bansos) serta percepatan penanganan masyarat yang terdampak wabah corona atau covid-19, menjadi persoalan ditengah masyarakat Indragiri hulu (inhu) Riau. Bahkan banyak masyarakat yang ekonominya lemah serta masuk dalam kategori masyarakat miskin tidak menerima Bansos, dengan demikian DPRD Inhu didesak membuat Panitia kerja (Panja) percepatan penangan Covid-19 di Inhu.

"Untuk melakukan pengawasan penyaluran Bansos covid-19, hendaknya DPRD Inhu ikut melakukan pengawasan secara maksimal, maka perlu dibentuk Panitia kerja (Panja) pengawasan penyaluran Bansos covid-19," kata tokoh masyarakat Inhu H Zaharman Kaz kepada wartawan Minggu (17/5/2020)

Panja percepatan penangan Covid-19 yang dibuat oleh DPRD Inhu, digarapkan mampu bekerja secara maksimal, mempertanyakan sejauh apa kerja tim gugus tugas, mengevaluasi kerja tim gugus tugas serta mengevaluasi seluruh bantuan yang disalurkan menjadi persoal tentang tidak tepat sasaran.

"Banyak masalah Bansos menjadi pembicaraan masyarakat, mulai dari pendataan yang katanya bermasalah, sampai dengan penerimaan bantuan tidak tepat sasaran, evaluasi percepatan penanganan dampak covid-19 harus dilakukan oleh DPRD Inhu dengan cara membentuk Panja percepatan penanganan dampak covid-19," kata Zaharman Kaz yang pernah menjabat wakil ketua DPRD Inhu priode 2009-2014.

Menurut Zaharman, Rekan-rekan di legislatif belum ada yang bersuare tentang keluhan masyarakat penyaluran bantuan sosial dan ketidak adilan dalam pemberian bantuan sosial terdampak covid-19, begitu banyak jenis Bansos dari Pemerintah itu sangat banyak yang harus dievaluasi adalah pantas atau tidak warga tersebut mendapatkan jenis bantuan yang dimaksud, sebab banyak masyarakat ekonomi menengah kebawah seharusnya mendapatkan bantuan malah justru tidak dapat.

"Panja covid-19 di DPRD Inhu, harus melakukan pembaharuan data sebagai respon utuk memvalidkan data penerima Bansos warga terdampak wabah, serta bantuan dari Pemda Inhu untuk masyarakat. Banyaknya persoalan muncul saat pembagian bansos. Salah satunya data penerima bansos yang perlu dilakukan validasi kembali. "Ini waktu yang tepat untuk memvalidkan data penerima bantuan," tegas Zaharman.

Terpisah, ketua komisi II DPRD Inhu Dodi Irawan SHi dikonfirmasi, menegaskan kalau komisi II DPRD Inhu bukan hanya mewacanakan membuat Panja namun sudah membahas pembentukan Panitia khusus (Pansus) percepatan penanganan covid-19 di Inhu, namun belum disampaikan drafnya kepada pimpinan di DPRD Inhu, sebab ketua DPRD Inhu mengundurkan diri.

"Nanti kami akan sampaikan pembentukan Panja percepatan penangnan covid-19 ini kepada pimpinan DPRD Inhu, semoga Panja atau Pansus yang dibentuk bisa maksimal melakukan tugas percepatan penanganan warga yang terdampak wabah covid-19," kata Dodi, alumni stara dua jurusan teknik di Jepang tahun 2009 ini.    

Dodi Irawan yang digelar filosof Alkindi Muda Indragiri ini juga menyampaikan, dalam kerja Panja percepatan penangnan covid-19 di Inhu, jika ditemukan penyimpangan bantuan sosial untuk warga terdampak covid-19, maka direkomendasikan kepada penegak hukum. 

"Kita rekomendasikan penyimpangan anggaran bantuan covid-19 dalam bentuk tindak pidana korupsi ke Polres Inhu dan ke Kejaksaan Inhu," tegas politisi PKB Inhu ini. **prc