Pilihan
Kejari Inhu Rilis Capaian Kinerja 2025, Ungkap Sejumlah Perkara Strategis
PT Inecda Bangun Jalan 6 KM, Wujud Komitmen Pada Masyarakat dan Pemda
Pansus DPRD Riau Kunjungi Rohul, Bahas Ranperda Penyelenggaraan Perhubungan
Sidang Gugatan PMH PT SBP Dihantui Ketidakhadiran Kades dan Turut Tergugat
Catatan Komisi V soal Ide Pengurangan Pembatasan Sosial Transportasi
PELITARIAU, Jakarta - Wakil ketua komisi V DPR RI, Nurhayati menyebut pengurangan pembatasan sosial di transportasi bisa dilakukan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Nurhayati tidak mempermasalahkan kebijakan tersebut diberlakukan, asal pemerintah bisa memastikan protokol kesehatannya berjalan sesuai aturan.
"Selama aturan ini disadari oleh semua pihak dan dilaksanakan sesuai protokol COVID-19, tidak masalah. Hanya bagaimana pemerintah bisa memastikan aturan ini berjalan dengan baik dan benar. Kita serahkan kepada petugas di lapangan," kata Nurhayati kepada wartawan, Minggu (17/5/2020).
Menurut Nurhayati, pengurangan pembatasan sosial di transportasi tertuang dalam Surat Edaran (SE) Kemenhub. Pimpinan Komisi V dari Fraksi PPP itu meminta pemerintah memastikan pemutusan rantai penyebaran virus Corona tidak terganggu karena kebijakan pengurangan pembatasan sosial tersebut.
Sebenarnya kata-kata mengurangi pembatasan sosial di transportasi umum ini sudah diketahui publik pada SE Kemenhub dari sebelum tanggal 7 Mei 2020. Pemerintah memberlakukannya tapi tetap dengan aturan yang ketat sesuai protokol COVID-19," tutur Nurhayati.
"Kami hanya ingin dipastikan bahwa kebijakan ini adalah untuk menekan penyebaran COVID-19 sekaligus juga meningkatkan ekonomi secara bersamaan," imbuhnya.
Sebelumnya, pemerintah mulai mempertimbangkan pemberlakuan pengurangan pembatasan sosial diawali dari sektor transportasi. Pertimbangan uji coba ini khususnya di jalur penerbangan.
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menekankan bahwa pengurangan pembatasan sosial tidak dapat diartikan sebagai sebuah pelonggaran. Menurutnya, meskipun pembatasan sosial dikurangi, aturan protokol kesehatan harus tetap dijalankan, bahkan diperketat.
"Pengurangan pembatasan di bidang perjalanan, salah satu aspek yang diujicobakan. Ini jadi taruhan apakah nanti kita akan lakukan untuk di sektor-sektor yang lain," ujar Muhadjir dikutip dalam laman resmi kemenkopmk.go.id, Minggu (17/5). **prc4
sumber: detik.com
Program JKN Terus Berkembang, BPJS Kesehatan Perkuat Layanan dan Tata Kelola
PELITARIAU, Jakarta - Program JKN menunjukkan perannya sebagai fondasi dalam mem.
Presiden Prabowo Beri Nugraha Sakanti kepada Polda Riau, Kapolda: Penghargaan Ini Milik Seluruh Personel
PELITARIAU, Bogor - Polda Riau menjadi salah satu dari 12 satuan ker.
Ketua JMSI Inhu Hotli Maruli Sirait Dinobatkan sebagai Tokoh Bisnis dan Advokasi Terbaik Daerah
PELITARIAU, Pekanbaru – Dedikasi dan konsistensi Ketua Jaringan Media Siber In.
Menko PMK:Tekankan Peran Keluarga Sebagai Benteng Perlindungan Anak
PELITARIAU, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebuday.
Gubernur Khofifah Terima Pengurus JMSI Jatim di Kantornya
PELITARIAU, Surabaya - Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menerima pengurus.
Titiek Soeharto Apresiasi Transformasi Nusakambangan, Jadi Sentra Ketahanan Pangan dan Pembinaan Warga Binaan
PELITARIAU, Cilacap – Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, mengapresiasi t.









