Pemko Tertutup Soal Anggaran Bansos Covid-19, Ida: Berhentilah Bersandiwara!

PELITARIAU, Pekanbaru - Eksekutif dan legislatif yang seharusnya menjadi tandem serasi dalam menjalankan roda pemerintahan, justru menampakkan ketidakharmonisan.

Inilah yang terjadi di Kota Pekanbaru, disaat wabah Pademi Covid-19 belum tuntas penanganannya dua lembaga negara ini justru saling bersitegang.

Anggota DPRD Kota Pekanbaru dari Fraksi Golkar, Ida Yulita Susanti menyampaikan kekesalannya terhadap sikap Pemko Pekanbaru yang tidak transparan soal anggaran. Khususnya anggaran Bantuan Sosial (Bansos) penanganan Covid-19.

Dengan lantang Ida mempertanyakan ketika kebijakan Pembangunan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMBRW) muncul di Perwako PSBB Nomor 74 hingga dalam setiap rapat dengan Pemko. Namun seringkali Ia mendapatkan cibiran dan suara nyinyir dari pihak-pihak yang kurang berkenan atas keberaniannya menyuarakan aspirasi masyarakat.

"Salah satu fungsi dewan itu masalah anggaran. Tapi kenapa ketika kita tanya soal itu mereka malah menuding kita mendiskreditkan? Ini sangat lucu menurut saya," kata Ida kepada berazam.com, Selasa (5/5/2020).

Sebagai wakil rakyat, Ida mengaku sangat bertanggungjawab menyampaikan aspirasi masyarakat. Banyak kritikan dan masukan yang Ia terima saat turun ke tengah masyarakat. 

"Ketika kita memberikan masukan dan kritikan yang konstruktif kepada pemerintah, kita dipatahkan dan dianggap bodoh. Mereka tidak tau kalau memberikan nasehat kepada pemimpin untuk kemaslahatan umat termasuk amalan yang mulia bahkan masuk kategori jihad fisabilillah," tukasnya.

Ida yang dikenal kritis dilingkungan dewan ini menyesalkan banyaknya kebijakan tidak populis yang dibuat Pemko. Salah satunya, belum lagi selesai masalah pembagian bansos Covid-19, Pemko malah ngotot minta segera disahkan RPJMD 2017 - 2022. 

"Itu oke saja. Tapi ketika kita bicara lantang dengan fakta dan data untuk membuka tabir anggaran, mereka tak memberikan. Bayangkan saja, berapa besar anggaran Bansos Covid-19 yang diterima dan yang dikeluarkan, kami sebagai dewan tak diberi tau. Pak Wali, kami ini diamanahkan rakyat untuk memperjuangkan nasib mereka. Disaat masyarakat kami Kelaparan wajar kami mempertanyakan besarnya anggaran itu," katanya dengan nada geram.

Kebijakan yang dibuat hendaknya bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. "Kita mendukung diberlakukannya PSBB, tapi ingat rakyat tak boleh kelaparan. Jadi, berhentilah bersandiwara, fokuslah bagaimana rakyat tidak sengsara. Mari kita bersama membangun daerah ini dengan tidak mengedepankan kepentingan pribadi, golongan dan kelompok," pungkas Ida. **prc4

sumber: berazam