Pengamat: Korban PHK Butuh Uang Tunai, Bukan Kartu Prakerja

PELITARIAU, Jakarta - Analis Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai strategi Presiden Joko Widodo mengatasi dampak ekonomi dari Virus Corona (Covid-19) dengan Kartu Prakerja tidak tepat.

Ia mengatakan sebagian besar masyarakat yang terdampak telah menguasai keahlian kerja di bidang masing-masing. Namun mereka kehilangan penghasilan akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

"Buruh yang kena PHK, tidak membutuhkan kartu prakerja, yang dibutuhkan dia adalah tunai, bantuan tunai. Programnya bagus, tapi di waktu yang tidak tepat," kata Trubus saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (16/4/2020).

Seperti diketahui, program ini diluncurkan dengan target 5,6 juta orang yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) serta pekerja informal yang pendapatannya tertekan akibat penyebaran Virus Corona.

Di saat krisis seperti sekarang, lanjutnya, tidak tepat jika fokus pemerintah mempersiapkan tenaga kerja. Menurut dia, masyarakat membutuhkan uang untuk bertahan hidup akibat kehilangan penghasilan.

Bantuan langsung tunai (BLT) dinilai Trubus lebih tepat karena akan memulihkan daya beli masyarakat secara berkala. Uang pun akan berputar di masyarakat seiring belanja kebutuhan pokok berjalan kembali.

"Kartu Prakerja ini tidak dibutuhkan dalam konteks sekarang karena ini lebih baik diluncurkan nanti saja setelah Corona, saat sudah normal kembali," tuturnya.

Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKOPI Kunto Adi Wibowo juga menilai Jokowi salah langkah dalam merespons dampak ekonomi dari corona ini.

Kunto mempertanyakan target yang akan dicapai Jokowi. Jika targetnya membangkitkan kondisi ekonomi di akar rumput, kata dia, kebijakan ini tidak tepat.

"Enggak masuk akal. Pelatihan Rp1 juta untuk tiga bulan, terus habis tiga bulan masih nganggur juga. Bukan karena mereka kurang skill, karena memang enggak ada perusahaan, ekonominya memang lagi lesu," ucap Kunto saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (16/4/2020).

Kunto menyatakan tidak tepat pemerintah menawarkan program pelatihan agar rakyat mendapat pekerjaan di saat PHK massal terjadi.

Belum lagi menyoal jumlah dana yang dikucurkan, kata Kunto. Setiap orang penerima Kartu Parkerja akan menerima dana Rp3,5 juta. Rp1 juta ditujukan untuk biaya pelatihan. Sementara sisanya diberikan sebagai insentif secara berlangsung selama tiga bulan.

Padahal, menurutnya, dengan jumlah uang itu pemerintah bisa memberikan bantuan langsung yang layak kepada masyarakat. Terkait persiapan daya saing tenaga kerja Indonesia, ucapnya, bisa dilakukan setelah pandemi mereda.

"Kalau untuk Covid, sudahlah pakai program yang langsung duit saja, untuk meredakan efek Covid di akar rumput," ucap Dosen Manajemen Komunikasi Universitas Padjadjaran tersebut. **prc4

sumber: cnnindonesia.com