BPN Sosialisasikan Redistribusi TORA di Kecamatan Rakit Kulim, Ini Keterangan Bupati Yopi Arianto SE

PELITARIAU, Inhu - Bupati Inhu H Yopi Arianto SE mengapresiasi langkah Kakanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Riau melaksanakan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) kepada warga Kecamatan Rakit Kulim Kab Inhu.

"Langkah Kakanwil BPN membagikan TORA ini hebat dan spontan, tidak ada rekayasa," kata Yopi di sela-sela acara sosialisasi program pembagian TORA di Aula Kantor Camat Rakit Kulim, Kamis (12/3/2020).

Atas nama Pemkab Inhu sangat mendukung instruksi Presiden Jokowi yang menargetkan pembagian SK TORA yang bakal diserahkan paling lbat dalam tahun 2020.

Lanjut Yopi  Bupati, Kanwil blusukan 10 tahun menjabat menjadi Bupati baru sekali ini ada kakanwil datang kedesa untuk memberikan wejangan dari 19 Desa yang ada di kec kelayang dari hasil proposal yang diusulkan kepada BPN Provinsi Riau pada tahun 2020  yang disetujui mendapatkan program Tora hanya 2 Desa yang dapat Tora.

Diujung sambutan Bupati mengharapkan kepada Kankawil BPN Riau dalam acara Retridisbusi Tora bisa memberikan wejangan kepada masyarakat agar bermanfaat kedepannya Silahkan sampaikan sejelas jelasnya, tutup Bupati Yopi.

Kakannwil BPN Riau Muhammad Syahrir di Dampinggi Kakan BPN Kab Inhu Mangapul dalam sambutannya mengatakan sesuai Instruksi Presiden Joko Widodo untuk TORA adalah dari 5 juta, menjadi 7 juta, dan sekarang 9 juta per tahun. Jadi, mudah-mudahan rakyat tidak kesulitan dalam menyelesaikan sertifikat TORA, ujarnya.

Kakanwil berharap masyarakat yang belum mendapatkan TORA segera mendapatkannya untuk Penyerahan TORA khusus di Kecamatan Rakit Kulim dilakukan pada tahun 2020 kalau semua persedur sudah terpenuhi mudah mudahan pada bulan April atau Mai 2020.

Lanjut Kakanwil untuk suksesnya program Tora diharapkan Bupati Yopi, Camat, Kades besinerji menerbitkan kepastian hukum supaya tahun 2024 mendatang tidak ada tanah di Kabupaten Inhu yang tidak terukur (sertifikat) target BPN, prioritaskan untuk Retribusi Sertifikat khusus di Inhu sebanyak 25 Ribu Sertifikat Dan yang berhak mendapatkannya di Kecamatan Rakit Kulim 250 Sertifikat Tanah berada di Desa Talang Perigi 1250 persil dan Desa Talang Selantai 1000 persil sertifikat.

"Ini semua tidak terlepas dari perjuangan serta terobosan Bupati Inhu Bapak H Yopi Arianto SE bagaimana masyarakatnya memiliki tanah yang sudah bersetifikat, Insya Allah akan selesai paling lambat bulan Mai,Juni 2020 kler akan kami serahkan nanti kepada masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan program Tora," terang M Syahrir.

menurut dia, agar masyarakat tidak kesulitan dalam mendapatkan sertifikat TORA yang berguna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ada 4 macam persyaratan yang perlu dipertimbangkan Bupati seperti Pengadaan Materai, Pembuatan Patok Batas Tanah, BPATB serta transportasi Tim Survey BPN untuk turun kelapangan sebab BPN masih kekurangan armada transportasi, mudah mudahan semuanya dapat menjadi pertimbangan dari pak Bupati Inhu. Saya yakin pak Bupati akan mempertimbangkan semua APA yang dibutuhkan tersebut demi suksesnya program Tora. 

"Yopi langsung menjawab semuanya akan dibicarakan secara tehnis agar dipenuhi oleh Pemkab Inhu"

Lanjut Kakanwil Retribusi Tora juga ada Objek Kawasan Hutan, HGU Perusahaan, Tanah Negara dan lainnya, tujuan digadang gadangkan program ini jangan sampai masyarakat menonton seperti melihat hasil produksi perusahaan baik Kelapa Sawit keberadaannya agar bermanfaat bagi masyarakat.

Jangan mengganggu keberadaan perusahaan kalau tidak ada perusahaan Desa tidak akan maju jangan dimusuhi perusahaan masyarakat harus percaya dengan Bupati sebagai kepala daerah yang Amanah. 

Sentil Kakanwil kalau mau cepat kaya Bupati pasti bisa kongkolingkong dengan perusahaan tapi semua Bupati disetiap Daerah termasuk Pak Yopi Arianto saya pastikan tetap memperjuangkan hak masyarakatnya bagai mana supaya sejahtera, tegasnya.

Nanti masih dalam godokan pemerintah apapun nama polanya nanti masyarakat yang bukan petani semata banyak usaha lainnya alasannya tidak semua hobi pertanian sawit, nanti ada pola yang lain akan diundangkan oleh Pemerintah Pusat, ini masih digodok, hanya pola inti plasma untuk Desa akan kita sertifikatkan tanahnya dengan pola Tora.

Diujung klosing paparan Kakanwil berharap untuk suksesnya program Tora penuhilah semua persyaratannya seperti Atas Hak Tanah (SKT atau SKGR) kalau tidak ada dasar hak kepemilikan tanah sulit untuk diproses Sertifikatnya.

Kakanwil juga minta bupati, usulannya Pajak yang pertama tolong dibebaskan oleh Bupati melalui Perbup atau Perda untuk membantu masyarakat untuk tahun perdana dibebaskan BPATB nya solusi lain semisal bayar Rp 1Jt dibebaskan hanya Rp 500 Rb, jelas M Syahrir.

"Sarannya apabila sudah terbit Sertifikat Tanah manfaatkan dengan baik seperti untuk modal usaha dan lain lainnya, silahkan anggunkan ke bank untuk usaha selain untuk kepastian hukum juga bermanfaat buat modal usaha," jelasnya.

Tampak hadir di acara Retribusi Tora, Kakanwil BPN Riau beserta Rombongan, BPN Inhu dan Rombongan, Bupati Inhu juga beserta Rombongan terdiri Kabag, Kadis, Kabag Protokoler, Camat, Kapolsek, Danramil, Kepala Sekolah SMA, SMK, SMP, SD, Kades, Lurah, BPD, LPM, Perangkat Desa, Okp, Ormas, Tokoh Perempuan, Tomas dan Todat serta Masyarakat Kecamatan Rakit Kulim.

Selama kegiatan Penyuluhan Retribusi Tora yang di taja oleh BPN Provinsi Riau berlangsung dari awal hingga acara berakhir stuasi keadaan dalam keadaan aman dan kondusif.**(prc3)