Gawat Soal Ketahanan Pangan, Temuan Sidak Komisi II DPRD Inhu Mengejutkan

PELITARIAU, Inhu - Jika di negara maju ketahanan pangan menjadi prioritas sebuah negara, berbanding terbalik dengan Kabupaten Indragiri hulu (Inhu) Riau di Indonesia. Hasil inpeksi mendadak (Sidak) komisi II DPRD Inhu ke Dinas Ketahanan Pangan (DKP) mendapatkan hasil mengejutkan, pembiayaan ketahanan pangan Kabupaten Inhu hanya bermodal Rp3 milyar.

Sebagai gambaran, ada tiga tugas pokok DKP Inhu, pertama adalah tentang kajian rantai pasokan makanan seluruh masyarakat Inhu, kedua pemantauan dan analisis akses harga pangan pokok dan yang ketiga adalah peningkatan mutu dan keamanan pangan. 

"Jika kegiatan ketahanan pangan di Inhu hanya senilai Rp3 milyar, maka itu jelas tidak seimbang, sebab program pertanian harus seimbang dengan kebutuhan pangan, kalau bisa ketahanan pangan di Inhu surflus," kata ketua komisi II DPRD Inhu, Dodi Irawan SHi usai melakukan sidak ke DKP Inhu Kamis (7/11/2019).

Pada DKP Inhu, kegiatan ketahanan pangan mengkaji tentang kebutuhan 9 bakan pokok masyarakat. Dinas pertanian dan peternakan diharapkan bisa clop (Bersinergi,red) dengan DKP, agar seluruh program DKP dalam menjamin kebutuhan 9 bahan pokok masyarakat Inhu bisa terpenuhi. 

"Rp3 milyar itu bukan tidak cukup, tapi sangat kurang, jika DKP kerdil maka semua kebutuhan pokok masyarakat Inhu akan disuplai dari Kabupaten tetangga, bahkan bisa-bisa beras kebutuhan dasar akan disulai dari Provinsi tetangga atau bisa impor," ujar Dodi terkejut dengan minimnya anggaran DKP Inhu.

Dodi bersama rombongan komisi II DPRD Inhu, sempat berkeliling melihat hasil penelitian benih dan kecambah bibit pertanian sayuran di seputaran DKP usai melakukan audiensi dengan kepala DKP dan staf. 

"Kedepan kami harapkan, seluruh pertanian dan perdagangan harus ikut dengan kajian DKP," kata Dodi lulusan starta dua teknik otomotif Jepang jurusan teknik otomotif Chuzou tahun 2009 ini.

Dicontohkanya di negara Jepang, dari luasan wilayah jepang terdiri dari 70 persen perbukitan dan batuan yang tidak bisa dikelola untuk pertanian, hanya 30 persen wilayah yang bisa di huni dan itupun persentasinya digunakan untuk ruang pemukiman, peternakan, wisata dan pertanian serta perkebunan.

"Di negara maju seperti jepang bisa bertahan, mereka memperioritaskan ketahanan pangan sebagai kegiatan unggulan," ucap Dodi yang juga ketua fraksi PKB DPRD Inhu ini. **Doni Ruby