Bupati dan Wabup Kuansing Jelaskan Permasalahan Pemerintahan serta Pembangunan di Depan Pemuka Adat

PELITARIAU, Kuansing - Bupati Mursini dan Wabup H Halim menjeleskan berbagai permasalahan Pemerintah dan Pembangunan yang di pertanyakan Pemuka Adat serta Tokoh Masyarakat Kenegerian Teluk Kuantan. 

Penjelasan ini disampaikan langsung oleh Bupati, Mursini dan Wabup H Halim didepan para pemuka adat tokoh masyarakat dalam pertemuan lanjutan yang digelar di Ruangan Multimedia, Kantor Bupati Kuansing, Jum'at (16/11/2018).

Dalam pertemuan pertama aksi unjuk rasa beberapa waktu lalu, Pemuka adat dan tokoh masyarakat Kenegerian Teluk Kuantan, mempertanyakan di antaranya Tiga Pilar dan bangunan Pasar Atas yang terbengkalai. 

Saat menjelaskan permasalahan Tiga Pilar, Bupati Mursini mengatakan untuk membangunan Gedung Uniks, Pemerintah telah melakukan langkah langkah beberapa arternatif pemfaatan seperti hiba, pinjam pakai atau kerjasama pemfaatannya. 

Untuk konsep pemamfaatan tersebut, Bupati Mursini mengatakan pemerintah Daerah masih melakukan pembahasan dengan proses pembangunan sebelumnya, kondisi dan fasilitas bangunan serta memperbaiki berbagai paraturan perundang undang. 

Terkait dengan pembangunan Hotel, Bupati Mursini menjelaskan Pemerintah Daerah telah melakukan pembayaran hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh pihak ketiga, berdasarkan hasil audit. Manum kata Mursini hasil pekerjaan tersebut belum memadai untuk memfungsikan bangunan Hotel. 

Tidak itu saja, Bupati Mursini juga menambahkan kerusakan yang terjadi pada bangunan, mengharuskan Pemda melakukan review perencanaan landasan proses pembangunan lebih lanjut, harus ada pembangunan lanjut untuk bisa memfungsikan Hotel. Untuk itu harus di lakukan review perencanaan, "kata Bupati Mursini. 

Saat menjelaskan Pasar Modern, Bupati Mursini menyatakan pembayaran pasar modern belum tuntas. Saat ini katanya baru dalam proses pembayaran, untuk memfungsikan untuk perlu pula perbaiki untuk kelengkapan fasilitas. Namum salain itu, Pemerintah perlu mempertimbangan berbagai aspek hukum agar tidak timbul masalah dibelakang hari. 

Sementara itu, saat menjeleskan permasalahan Pasar Atas yang terbangkai, Bupati Mursini menyatakan pembangunan Pasar Atas bentuk kerjasama masyarakat pemegang HGB dengan investor, peran Pemerintah hanya sebagai pengendali dalam penataan bangunan. Dalam perjalanan pekerjaan investor terhenti karena alasan teknis. 

Menurut Bupati Mursini, masalah menjadi semakin komplek ketika HGB yang dipegang pemilik ruko sudah berakhir masa berlakunya. Tambah lagi selami ini Pemerintah Kuansing, melakukan pengalihan aset dari Inhu ke Kuansing, "masalah aset ini Pemerintah Daerah tengah berupaya dan masalahnya hampir tuntas, "kata Mursini. 

Sementara itu Wabup H Halim, menguraikan berbagai permasalahan yang dihadapi pasangan MH dalam roda Pemerintah dan pembangunan, menurut Wabup H Halim sejak di lantik juni 2016 Pemerintah MH hanya membayar hutang Pemerintah sebelumnya, mulai dana sertifikasi guru hingga hutang tiga pilar dan lainnya yang lain ratusan milyar rupiah. 

"Kami selama ini hanya membayar hutang Pemerintah sebelumnya, lantas bagaimana kami mau menggesakan Pembangunan, "sesal Wabup H Halim. 

Tambah lagi kata Wabup Kuansing, H Halim saat ini keuangan Daerah di seluruh Indonesia sangat terbatas. Begitu juga kondisi keuangan Negara juga sangat memperhatikan, namun demikian menurut, H Halim dalam kondisi seperti ini Pemerintah MH masih bisa melaksanakan pembangunan. 

"Kondisi keuangan sulit, tambah lagi sebagian besar dana Daerah terserap untuk membayar hutang, Pemerintah Sebelumnya nyata kami tetap membangun, "tutup H Halim. **Levis