Upaya Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Meranti, Wakil Bupati Ikuti Focus Group Discusion (FGD)

PELITARIAU, Meranti - Wakil Bupati Kepulauan Meranti H. Said Hasyim, mengikuti dan membuka secara langsung kegiatan Focus Group Discusion (FGD) Upaya Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kepulauan Meranti, kegiatan yang diselenggarakan oleh Bappeda Kepulauan Meranti itu, bertempat di Aula Afifa Sport, Selatpanjang, Senin (17/9/18).

Turut hadir dalam acara itu, Narasumber Azharuddin M Amin Ketua Prodi Magister Managemen Agrobisnis Pasca Sarjana Universitas Islam Riau, Kepala Bappeda Meranti H. Makmun Murod, Kepala BPS Meranti, Kepala Dinas Pembedayaan Masyarakat Drs. Ikhwani, Ladis Kesehatan dr. Roswita, Kadis Perindag Drs. Azza Fahroni, Kadis Sosial Asroruddin, Camat Tebing Tinggi Helfandi SE M.Si beserta Camat Se-Kabupaten Kepulauan Meranti.

Seperti dijelaskan Kepala Bidang Perekonomian Bappeda Meranti, Hambali S.Sos, kegiatan FGD Penanggulangan Kemiskinan itu bertujuan untuk mendorong percepatan penanggulangan kemiskinan di Kepulauan Meranti yang masih cukup tinggi. Seperti data terakhir yang dirilis oleh BPS angka kemiskinan Meranti 28.5 Persen dan menjadi yang tertinggi di Provinsi Riau.

Untuk itu, melalaui kegiatan ini dapat dirumuskan berbagai pemikiran strategis dan bernas yang akan diaplikasikan secara kongkrit dan nyata dalam program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pemda.

Menyikapi kegiatan itu, Wakil Bupati Kepulauan Meranti sangat menyambut baik, menurutnya penanggulangan kemiskinan merupakan fokus utama Pemda Meranti sejak berdiri 10 tahun lalu, pengentasan kemiskinan adalah salah satu indikator keberhasil pembangunan suatu daerah.

"Fokus kita sejak dulu adalah bagaimana kemiskinan di Meranti secara bertahap dapat dikurangi, dan merupakan tugas utama kita, jika pengentasan kemiskinan gagal maka Meranti gagal sebagai Kabupaten," tegasnya.

Oleh karena itu, Wabup menekankan, penanggulangan kemiskinan tidak diukur dari gambar melainkan dari data konkrit yang dikeluarkan oleh istansi berwenang yakni BPS dan PKH selaku perpanjangan tangan Kementrian Sosial RI. 

"Dari data yang dikeluarkan oleh BPS kita jadikan acuan dalam menyusun rencana strategis, dan OPD yang paling berpengaruh adalah Dinas Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Perkebunan, Perikanan, serta Bappeda sendiri sebagai penyusun program," jelas Wabup.

Lebih jauh dijelaskan Wabup, kemiskinan di Meranti disebabkan oleh beberapa faktor mulai dari rendahnya derajat kesehatan, hingga faktor pendidikan yang menyebabkan rendahnya mainset masyarakat untuk meningkatkan derajat kehidupannya. Dikatakan Wabup kemiskinan yang dirasa para orang tua saat ini jangan sampai menurun kepada keturunannya agar itu tidak terjadi perlu kerja keras khususnya Dinas Pendidikan untuk meningkatkan SDM dan merubah mainset masyarakat.

Dipaparkannya, jika melihat potensi Meranti yang cukup besar bisa dikatakan tidak mungkin angka kemiskinan begitu tinggi, penyebabnya tak lain tak bukan adalah mainset masyarakat yang masih lemah, hal itu dapat dilihat dari suku asli yang berpendidikan memiliki ekonomi yang lebih baik dari suku Melayu yang ada di Kota.

Bukan saja Dinas Pendidikan, Wakil Bupati juga menghimbau Dinas startegis yang memiliki pengarus besar terhadap pengentasan kemiskinan di Meranti lebih jeli menyusun kegiatan yang tepat sasaran dan bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat. Dan tugas dari Bappeda adalah untuk memasukannya secara nyata dan faktual di APBD Meranti.

Terakhir Wakil Bupati H. Said Hasyim berharap, melalui kegiatan FGD itu dapat melahirkan berbagai pemikiran yang bernas dari OPD dan Narasumber dalam penanggulangan angka kemiskinan di Meranti. Menuju Kabupaten yang cemerlang, terbilang dan gemilang.

Sementara itu, Narasumber Azharuddin M Amin yang merupakan Ketua Prodi Magister Managemen Agrobisnis Pasca Sarjana Universitas Islam Riau, dihadapan peserta memaparkan berbagai strategis yang tepat dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan, salah satunya dengan mendorong peningkatan pendapatan masyarakat sehingga meningkatkan daya beli dan perputaran uang dipasaran. Selain itu dengan meningkatkan jumlah ketersediaan bahan pokok masyarakat dipasaran yang berdampak pada stabilnya harga.

"Jika barang barang langka akan menyebabkan harga kebutuhan pokok menjadi mahal dan ini menjadi salah satu faktor penyebab tingginya angka kemiskinan," jelasnya.

Sekedar informasi Dalam FGD tersebut terjadi diskusi yang cukup alot dari para pimpinan OPD bersama Narasumber dalam rangka menyusun strategi pengentasan kemikinan di Meranti. Nantinya hasil diskusi itu akan dijadikan masukan dan pertimbangan bagi Bappeda dalam menyusun program kegiatan di APBD yang akan datang. (Humas Pemkab. Meranti).