Sekda Meranti Buka Secara Resmi Koordinasi Penyusunan Matrik PMTB 2018

PELITARIAU, Meranti - Sekretaris Daerah (Sekda) Kepulauan Meranti Yulian Norwis SE MM membuka secara resmi Koordinasi penyusunan matrik pembentukan modal tetap Bruto (PMTB) 2018, yang berlangsung di Ball Room Grand Meranti Selatpanjang, rabu (04/04/18)

Pada kesempatan rangkaian acara koordinasi penyusunan matrik PNPB tahun 2018 ini melibatkan Dinas atau Instansi Pemerintah, lembaga non profit, rumah tangga, dan perusahaan. Survei ini dilakukan secara serentak di seluruh indonesia.

Dalam penyampaian laporan ketua pelaksana Desi Sukrya Haryati S.ST, kegiatan ini menjadi salah satu kegiatan prioritas pemerintah yaitu, perbaikan iklim Investasi dan penciptaan lapangan kerja. Dengan prioritas merupakan percepatan vasilitasi penyelesaian masalah investasi.

Koordinasi penyusunan matrik PNPB ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi kegiatan dinas atau instasi pemerintah, perusahaan, lembaga non profit, rumah tangga yang terlibat dalam gekiatan penyusunan disagregasi PNPB tahun 2018.

Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti Yulian Norwis memberikan apresiasi kepada BPS yang telah menyelenggarakan kegiatan  pembentukan modal tetap Bruto metrik.

Menurutnya, Ini merupakan salah satu lahan rujukan, untuk bagaimana menyusun investasi Kabupaten Kepulauan Meranti kedepan.

Kepada Stakeholder yang ada, mari bersama-sama berkoordinasi menyampaikan masukan-masukan terhadap penyusunan matrik tersebut,karena matrik ini sangat berguna bagi kabupanten meranti dalam pembentukan kebijakan pembangunan kedepan, tuturnya.

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu bagian penting dalam menyelenggarakan roda pemerintahan, maju mundurnya perekonomian menjadi gambaran naik turunnya kesejahtraan masyarakat, yang merupakan peran penting pemerintah, tambahnya.

Sekda Yulian Norwis yang akrab disapa icut juga berharap, dengan tersusunnya matrik ini dapat menghitung investasi yang akan dilakukan di Kabupaten Meranti dan yang akan di laksanakan atau masukan investasi ke Kabupaten Meranti kedepan.

Merujuk peraturan pemerintah No.79 tahun 2017. Pembangunan nasional penghambatan dunia usaha dan pariwisata prioritas perbaikan iklim investasi. Membuka luang dan mengajak investor berinvestasi dikabupaten meranti. Dengan adanya investasi yang masuk kemeranti akan membuka juga lapangan kerja untuk masyarakat Kabupaten Meranti kedepannya. (rls hms)