Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Rudyanto, Tegaskan Soal Pungutan Di Sekolah

PELITARIAU, Pekanbaru - Lebih dari 20% dari APBD Riau di anggarkan untuk Pendidikan jenjang SMA /SMK ternyata dinilai belum cukup untuk memenuhi biaya pendidikan yang terus menerus meningkat setiap tahunnya. 

Dunia pendidikan merupakan sektor penting dan salah satu kebutuhan manusia dalam menunjang kehidupan yang berkualitas dan sejahtera sebagaimana diamanatkan dalan UUD 45. 

Untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pendidikan di Provinsi Riau, khususnya jenjang SMA/SMK, pemerintah provinsi Riau tidak segan-segan untuk menyiapkan anggaran melalui APBD Riau sebesar 22% dari 10 triliun lebih tahun 2018. 

Hal ini secara jelas disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Rudyanto di ruang kerjanya, Kamis (15/2/2018) kepada awak media menerangkan bahwa sekalipun kegiatan penyelenggaraan pendidikan di Provinsi Riau telah dianggarkan dana sebesar 22% dari APBD Riau, namun bukan berarti anggaran tersebut sudah cukup mengingat tingginya biaya yang harus di siapkan dalam rangka mewujudkan pendidikan Riau yang bermutu dan berkualitas. 

" Sebenarnya anggaran pendidikan untuk Riau, termasuk yang ada di dinas lain yang terkait dengan pendidikan, berjumlah 30% dari APBD Riau, namun untuk dinas pendidikan sendiri hanya berkisar 22% saja," Katanya. 

Menurutnya anggaran sebesar itu belum cukup untuk membiayai semua beban pendidikan di Riau,  karena banyaknya daerah-daerah yang perlu dibangun gedung sekolah baru, peralatan dan perlengkapan dunia pendidikan, serta berbagai sarana dan prasarana pendidikan. 

" Itu tidak cukup, kebutuhan pendidikan di Riau sangat besar, untuk dunia pendidikan itu tidak ada istilah cukup,  selalu kurang karena membutuhkan banyak hal dalam mengembangkan pendidikan kita," Katanya.

Menurutnya kekurangan anggaran pendidikan Riau saat ini pihaknya harus pro aktif dalam melakukan berbagai langkah untuk menggalang anggaran, baik dari pusat, maupun dari masyarakat. 

" Kita terus mencari cara bagaimana anggaran pendidikan kita dapat bertambah dari sumber lain,  seperti APBN, dan masyarakat yang dimungkinkan untuk itu," Jelas Rudiyanto. 

Bahkan Menurutnya, pihak sekolah pun diperbolehkan untuk mencari sumber anggaran pendidikan melalui komite khususnya dari kalangan murid yang berasal dari keluarga kaya. 

" Pihak sekolah Kita bolehkan untuk menerima sumbangan dari murid yang berasal dari keluarga kaya. Apa salahnya jika keluarga yang kaya memberikan sumbangan ke sekolah?  Asal jangan sekolah memungut dari murid yang miskin,  baru itu tidak boleh, jika ada laporkan ke saya, akan saya copot, " kata Rudiyanto dengan tegas. 

Namun terkait murid yang mendapatkan biaya gratis sekolah, Rudyanto secara rinci menyebutkan bahwa murid miskin harus menunjukkan surat miskin dari lurah atau camat, barulah murid tersebut akan mendapatkan biaya gratis selama sekolah. 

" Orang miskin harus gratis sekolah. Saya sudah tegaskan itu kepada semua kepala sekolah, jangan Coba-coba memungut biaya dari siswa miskin, jika melanggar, akan saya copot," Katanya dengan nada tegas. 

Menurutnya terkait pungutan yang di kelola sekolah bersama-sama dengan komite boleh saja dilakukan, karena tidak bertentangan dengan hukum serta permendikbud No 75 tahun 2016. 

Coba baca permendikbud No 75 tahun 2016 itu, kan tidak ada larangan, " Katanya mengakhiri. ** rls/adit