9 Jabatan Kepala Dinas di Pemda Rohil Akan Dilelang

PELITARIAU,Rohil- Setelah dilakukan pengkukuhan dan pelantikan pimpinan tinggi pratama dan administrator, masih ada kekosongan pejabat dan akan dilakukan lelang jabatan eselon II dilingkungan pemerintah daerah Rokan Hilir. Demikian hal ini disampaikan Kepala BKD Rohil Roy Azlan AP MS,i, saat dikonfermasi wartawan Pelitariau.com, Jum,at (13/1/2017).

Kata Roy Azlan sebelum kita membuka lelang jabatan, terlebih dahulu pembentukan pansel dan komisi aparatur sipil negara untuk mendapatkan rekomendasi di jakarta. 

"Setelah keluar rekomendasi pansel dan komisi sipil negara selanjutnya kita siapkan rencana seleksi terbuka pada jabatan tersebut, 9 jabatan yang telah di sampaikan Bupati tadi akan kita lakukan seleksi terbuka. Dan bulan februari pansel ini sudah terbentuk" sebut Roy Azlan.

Lanjut Roy Azlan, setelah terbentuk pansel ini kita akan minta rekomendasi dari komisi aparatur terhadap pansel yang akan kita bentuk dan perencanaan seleksi terbuka akan kita siapkan, mulai tahapan pengumuman, tahapan jadwal pengumuman, persayaratan mengikuti seleksi, waktu mengadakan tes kompetesi majerialnya, kompentensi bidangnya dan yang jelas di awali dengan admistrasi tentatif.

"Sedangkan untuk pansel ini kita ambil dari unsur akademisi,kalagan birokrat dan internal kita juga dan mantan birokrat di pemerintahan daerah rohil," paparnya.

Alasannya pimpinan mencari pejabat yang benar-benar bisa mampu mengelola dinas tersebut, secara kompetesi seperti Dispenda yang terus didesak DPRD untuk meningkatkan PAD yang lebih baik lagi. dengan kondisi negara dna daerah yang defisit yang sipatnya teknis.

Adapun 9 nama-nama jabatan yang masih kosong di antarnya, Dinas Perumahaan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pengendalian Pendudukan keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Admistrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Polisi Pamong Praja Daerah dan Perlindungan Masyarakat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Insfektorat dan Badan Pendapatan Daerah.***Jr