Saling Lempar Pendapat Kenaikan Tarif STNK Cs

Ramdana

Ahad, 08 Januari 2017 15:47:40 WIB

Cetak

Saling Lempar Pendapat Kenaikan Tarif STNK Cs

ilustrasi :

PELITARIAU.com - Awal tahun 2017, menjadi tahun yang bisa dikatakan kurang mengenakkan bagi sebagian masyarakat. Pasalnya, di awal 2017 ada beberapa tarif yang naik seperti BBM non subsidi, bersih-bersih pemberian subsidi listrik, harga cabai hingga tarif biaya pengurusan STNK cs.

Pada 6 Januari 2017, menjadi hari pertama kenaikan biaya untuk pengurusan STNK, Plat Nomor/TNKB, BPKB, Biaya Mutasi dan surat izin serta STNK lintas batas negara. Hal ini tidak terlepas dari pemerintah yang telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) tertanggal 6 Desember 2016 dan berlaku efektif mulai 6 Januari 2017.

Poin terpenting dalam PP ini adalah kenaikan tarif untuk pengurusan surat-surat kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia secara nasional.

Namun, kebijakan kenaikan tarif STNK ini menuai banyak pro dan kontra. Saling-silang pendapat pun terlontar dari mulut pejabat terkait. Bahkan masyarakat tidak semuanya tahu dengan kenaikan tarif STNK ini.

Seperti yang dikatakan warga yang sedang mengrus STNK di Jakarta, Adi, yang mengaku tidak tahu sama sekali adanya kenaikan biaya kepengurusan tersebut. Padahal, belakangan ini ramai diberitakan oleh media.

"Saya tidak tahu, saya baru tahu sampai di sini. Tapi ya mau gimana lagi. Kita terima aja," tuturnya di Kantor Samsat Jakarta Timur, dilansir okezone Jumat (6/1/2017).

Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai, kenaikan tarif ini bukanlah merupakan usulan langsung dari Kementerian Keuangan. Keputusan ini adalah hasil pertimbangan dari usulan yang diajukan oleh Polri. Di sisi lain juga ada yang menyebutkan usulan banyak bergulir di Banggar. Sementara Menko Darmin merasa kenaikan 300% terlalu tinggi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya angkat bicara soal kenaikan tarif ini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengaku, Presiden Jokowi mengimbau kepada Kementerian/Lembaga supaya tidak menaikkan tarif atau biaya layanan ke masyarakat terlalu tinggi. Hal ini disampaikan Jokowi saat Rapat Paripurna di Istana Bogor beberapa hari lalu.

"Tadi sebenarnya di Bogor, Presiden mengingatkan kalau untuk tarif PNBP bagi pelayanan ke masyarakat janganlah naik tinggi-tinggi. Jadi ya tidak tahu, silakan hubungi di sananya (Polri). Presiden sudah ngomong begitu," jelas Darmin di kantornya, Jakarta, Rabu 4 Januari 2017.

Sementara itu, menurut Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal M Tito Karnavian, keputusan kini adalah hal yang sudah selayaknya diambil oleh pemerintah. Pasalnya, sudah enam tahun lebih biaya pengurusan surat kendaraan tidak mengalami kenaikan. Padahal, biaya peralatan seperti kertas hingga kebutuhan penerbitan surat kendaraan telah mengalami kenaikan.

"Kemudian dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan, yang tadinya manual, menjadi sistemnya online seluruh Indonesia," jelasnya di Istana Negara, Kamis 5 Januari 2016.

Melalui pelayanan online ini, maka masyarakat dapat semakin mudah untuk mengurus surat-surat kendaraan. Hal ini pun akan menghemat biaya pengusaha surat kendaraan pada berbagai daerah di Indonesia.

"Demikian juga dengan STNK, orang yang biasa di Yogya, Surabaya, kemudian dia terdaftar di Jakarta, dia bisa perpanjang di Surabaya atau Yogya tanpa perlu membawa mobilnya ke sini, orangnya ke sini, itu akan menambah biaya transportasi yang jumlahnya mungkin lebih dari Rp1 juta. Padahal ini kenaikannya lebih rendah daripada itu," imbuhnya.

Walaupun ada saling-saling pendapat, kebijakan kenaikan tarif STNK cs mulai berlaku Jumat 6 Januari 2016.

Besaran kenaikan biaya kepengurusan surat-surat kendaraan ini naik dua sampai tiga kali lipat. Misalnya, untuk penerbitan STNK roda dua maupun roda tiga, pada peraturan lama hanya membayar Rp50.000, peraturan baru membuat tarif menjadi Rp100.000. Untuk roda empat, dari Rp75.000 menjadi Rp200.000.

Biaya penerbitan BPKB baru dan ganti kepemilikan (mutasi), bahkan naik sangat besar. Roda dua dan tiga yang sebelumya dikenakan biaya Rp80.000, akan menjadi Rp225.000. Roda empat yang sebelumnya Rp100.000 kini dikenakan biaya Rp375.000 atau meningkat tiga kali lipat. **zp