Satgas Pungli Bidik Birokrat Hingga Preman Pasar

PELITARIAU, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menegaskan, praktik pungutan liar harus dibasmi di semua seluruh lembaga dan lapisan masyarakat. Satuan tugas yang baru terbentuk, Sapu Bersih (Saber) Pungli yang dipimpinnya akan berada di garis terdepan memberantas pungli.

"Seluruh tempat, tidak terkecuali. Tidak ada wilayah yang tidak terjamah oleh Saber ini. Namanya sapu bersih, jangan sampe tersisa," ujar Wiranto di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta dikutip CNN Indonesia, Kamis (13/10).

Hari ini Wiranto memimpin rapat maraton untuk menyelesaikan sejumlah perangkat organisasi Saber Pungli. Nama satgas itu telah disetujui Presiden Joko Widodo sehari setelah operasi tangkap tangan pungli di Kementerian Perhubungan, Selasa (11/10).

Meski demikian belum dibentuk, Wiranto menyebut pembentukan tim tidak akan memakan waktu yang lama.

Wiranto menjelaskan Saber Pungli itu nantinya akan menginventarisasi persoalan pungli di seluruh kementerian maupun lembaga yang memiliki fungsi pelayanan publik, termasuk BUMN. Tim akan memetakan wilayah yang sarat dengan aktivitas pungli dan titik kritisnya.

Dia mengatakan, satuan ini juga mengendalikan petugas satgas yang berada di kementerian/lembaga. Pejabat yang memiliki fungsi melakukan pengawasan dan penindakan terkait pemberantasan pungli akan berkoordinasi langsung dengan Satgas Saber Pungli di bawah Kemenko Polhukam.

Mantan Panglima ABRI ini mengatakan, satgas akan bekerja dalam pengendalian operasi sendiri. Namun dalam pelaksanaan tugasnya, dia tetap melibatkan kementerian/lembaga terkait yang memiliki fungsi semacam itu.

Satgas akan memberi penguatan di setiap lembaga dengan suatu arahan dan aturan untuk memperjelas tindakan yang akan diambil.

"Bagaimana mereka menindak, membersihkan itu, memberikan sanksi, dari administrasi, pemecatan, sampai yang cukup besar kita teruskan ke wilayah pidana," ucapnya.

Wiranto menyebut upaya pemberantasan pungli ini bukan hanya menyasar para birokrat maupun pegawai negeri sipil. Para calo yang berkeliaran di tengah masyarakat juga akan ditindak oleh satgas tersebut.

Bagi Wiranto, siapa pun yang memungut uang secara liar kepada masyarakat akan ikut diberantas satgas.

"Apakah itu calo, preman-preman pasar, ormas yang malak-malak rakyat, semua kena. Pungli pokoknya jangan sampai hidup di negeri ini," ujar Wiranto. "Pemerintah betul-betul ingin menghabisi ini semua."

Pelaksanaan tugas satgas ini tidak dikerjakan satu per satu. Pemberantasan pungli di kementerian, lembaga, maupun di tengah lapisan masyarakat akan dikerjakan secara serentak.

Wiranto mengatakan, semua lembaga yang berurusan dengan pelayanan publik akan diawasi, dievaluasi, dan ketika ada pelaku pungli akan langsung ditangkap.

Saat ini pemerintah sedang menyiapkan peraturan presiden sebagai payung hukum kerja Satgas Saber Pungli agar dalam operasionalnya, satgas tidak mengalami banyak kendala di lapangan.

Selain menyiapkan landasan hukum, rapat maraton ini juga menyusun indikator dan sasaran untuk bisa menentukan ukuran keberhasilan setiap tahapnya. Hal itu akan dijabarkan dalam tugas pokok satgas tersebut. ***(prc)