DPR: Jangan Sampai Kades Korban Dana Desa

PELITARIAU, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR, Muhammad Sarmuji, melakukan pendampingan terhadap aparatur desa terkait implementasi dana desa. Menurutnya, dana desa mempunyai dampak besar terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

"Dengan adanya UU Desa, akun dana desa sekarang telah menjadi salah satu bagian pos belanja negara," kata Sarmuji kepada VIVA.co.id, Sabtu, 1 Oktober 2016.

Dia menuturkan, dana desa merupakan pos baru dalam APBN yang sebelumnya belum ada. Dana desa yang dialokasikan langsung dalam APBN ini pada akhirnya juga meningkatkan jumlah dana yang masuk dan dikelola langsung oleh desa.

"Satu desa akan menerima dana langsung dari APBN bervariasi mulai dari ratusan juta hingga di atas 1 miliar rupiah, tergantung jumlah penduduk maupun luas wilayahnya," kata dia.

Besarnya dana yang diterima desa dari APBN, lanjut politisi Golkar ini, memerlukan pengawasan agar tidak terjadi penyelewengan.

"DPR akan sangat konsen dalam hal ini, karena selain besarnya dana yang dialokasikan oleh negara, juga sudah menjadi tugas konstitusi bagi DPR untuk melakukan pengawasan atas setiap rupiah dana yang dialokasikan melalui APBN," katanya.

Lebih kanjut, Sarmuji pun meminta kepada Kementerian Desa untuk fokus dan profesional mengawal implementasi dana desa. Tujuannya, agar pola pembangunan bisa berjalan bagus.

"Jangan sampai ada kepala desa (Kades) yang menjadi korban dari ketidakpahaman akan juklak/juknis (petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis)," tutur anggota Dewan asal Blitar tersebut.***(prc)