Pilihan
Kejari Inhu Rilis Capaian Kinerja 2025, Ungkap Sejumlah Perkara Strategis
Dibaca : 1089 Kali
PT Inecda Bangun Jalan 6 KM, Wujud Komitmen Pada Masyarakat dan Pemda
Dibaca : 2738 Kali
Pansus DPRD Riau Kunjungi Rohul, Bahas Ranperda Penyelenggaraan Perhubungan
Dibaca : 5288 Kali
Sidang Gugatan PMH PT SBP Dihantui Ketidakhadiran Kades dan Turut Tergugat
Dibaca : 2428 Kali
Konflik Kleam Lahan, Secara Resmi Keresahan Kelompok Tani Disampaikan ke DPRD Inhu
Seorang jurnalis mengabadilan lahan perkebunan masyarakat Lubuk Batujaya Kabupaten Inhu seluas 2000 haktare
PELITARIAU, Inhu - Sebanyak 33 Kelompok tani yang memiliki dan menguasai 2500 haktare lahan kelapa sawit di Desa Lubuk Batutinggal Kecamatan Lubuk Batujaya Kabupaten Indragiri hulu (Inhu) menyampaikan surat pengaduan ke DPRD Inhu. Dalam surat tertanggal 1 September 2016 tersebut menjelaskan kalau PT Rimba Peranap Indah (PT RPI) membabat habis lahan perkebunan mereka.
Selain lahan perkebunan sawit warga sudah dirusak oleh PT RPI, surat tersebut juga menjelaskan kalau fasilitas umum berupa 4 unit jembatan sudah dirusak oleh PT RPI sehingga akses jalan kelahan perkebunan masyarakat terganggu. "Jembatan tersebut dibangun murni swakolola masyarakat," kata ketua Himpunan kelompok tani Lubuk Batujaya, Assbullah SH Senin (12/9).
33 Gabungan kelompok tani yang merasa dirugikan tersebut, juga menjelaskan kalau, sudah menjelaskan dan menyampaikan secara resmi kondisi yang terjadi kepada Bupati Inhu namun, hingga mencapai 700 haktare lebih lahan masyarakat yang dirusak oleh pihak PT RPI, belum ada reaksi pemerintah.
"Haruskan kami bentrok dulu dilapangan, sampai ada korban baru aktifitas PT RPI bisa dihentikan pemerintah," tanya Asbullah didampingi beberapa ketua kelompok tani.
Surat yang dikirimkan gabungan kelompok tani Lubuk Batujaya meminta, sebelum Bupati Inhu melakukan kebijakan sesuai aturan maka, hendakya pihak DPRD mengantisipasi konflik dengan cara menghentikan aktifitas PT RPI. Surat Gabungan kelompok tani yang ditujukan kepad Pimpinan DPRD Inhu tersebut juga di tembuskan kepada Kadisbun Inhu, Kapolres Inhu, Dandim 0302 Inhu, Kejari Inhu, ketua PN Rengat dan Komnas HAM.
Kata Asbullah, permohonan masyarakat melalui surat resmi, juga ditanda tangani oleh pengurus dan koordinator gabungan kelompok tani serta diketahui oleh 4 Kepala desa setempat yang termasuk dalam kelompok tani, diantaranya Kades Lubuk Batutinggal, Masrullah, Kades Sei-beberas, Slamet Raharjo, Kades Tasik Juang, Abdul Ghopur dan Kades Pontian Mekar, Misnadi.
"Masyarakat jelas-jelas dirugikan, selain banyak tanaman warga yang dirusak oleh alat berat, akses jalan dan jembatan juga dirusak," ujar Asbullah. **prc.
Selain lahan perkebunan sawit warga sudah dirusak oleh PT RPI, surat tersebut juga menjelaskan kalau fasilitas umum berupa 4 unit jembatan sudah dirusak oleh PT RPI sehingga akses jalan kelahan perkebunan masyarakat terganggu. "Jembatan tersebut dibangun murni swakolola masyarakat," kata ketua Himpunan kelompok tani Lubuk Batujaya, Assbullah SH Senin (12/9).
33 Gabungan kelompok tani yang merasa dirugikan tersebut, juga menjelaskan kalau, sudah menjelaskan dan menyampaikan secara resmi kondisi yang terjadi kepada Bupati Inhu namun, hingga mencapai 700 haktare lebih lahan masyarakat yang dirusak oleh pihak PT RPI, belum ada reaksi pemerintah.
"Haruskan kami bentrok dulu dilapangan, sampai ada korban baru aktifitas PT RPI bisa dihentikan pemerintah," tanya Asbullah didampingi beberapa ketua kelompok tani.
Surat yang dikirimkan gabungan kelompok tani Lubuk Batujaya meminta, sebelum Bupati Inhu melakukan kebijakan sesuai aturan maka, hendakya pihak DPRD mengantisipasi konflik dengan cara menghentikan aktifitas PT RPI. Surat Gabungan kelompok tani yang ditujukan kepad Pimpinan DPRD Inhu tersebut juga di tembuskan kepada Kadisbun Inhu, Kapolres Inhu, Dandim 0302 Inhu, Kejari Inhu, ketua PN Rengat dan Komnas HAM.
Kata Asbullah, permohonan masyarakat melalui surat resmi, juga ditanda tangani oleh pengurus dan koordinator gabungan kelompok tani serta diketahui oleh 4 Kepala desa setempat yang termasuk dalam kelompok tani, diantaranya Kades Lubuk Batutinggal, Masrullah, Kades Sei-beberas, Slamet Raharjo, Kades Tasik Juang, Abdul Ghopur dan Kades Pontian Mekar, Misnadi.
"Masyarakat jelas-jelas dirugikan, selain banyak tanaman warga yang dirusak oleh alat berat, akses jalan dan jembatan juga dirusak," ujar Asbullah. **prc.
BERITA LAINNYA +INDEKS
Datuk Seri Afrizal Cik Terima Penghargaan Dari Kapolres Kepulauan Meranti
PELITARIAU,Meranti - Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian Lembaga Adat Melayu Riau (.
Bupati Asmar Sampaikan Tiga Ranperda, DPRD Meranti Usulkan Empat Regulasi Strategis Untuk Perkuat Tata Kelola Daerah
PELITARIAU,Meranti - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti bersama DPRD Kabupat.
DPRD Kepulauan Meranti Buka Paripurna ke-5 Dan 3 Ranperda Usulan Pemda dan 4 Inisiatif Dewan Disampaikan
PELITARIAU,Meranti - DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti menggelar Rapat Paripurna .
Warga Suku Asli Nerlang Terima KTP-el dan Akta Perkawinan Lewat Layanan Jemput Bola
PELITARIAU,Meranti - Warga suku asli di Dusun II Nerlang, Desa Sungai Tohor Bara.
Polres Kepulauan Meranti Peringati Hari Bhayangkara ke-80 Dengan Upacara Khidmat dan Penuh Makna
PELITARIAU,Meranti - Polres Kepulauan Meranti menggelar Upacara Peringatan Hari .
Bupati Asmar Lantik 38 Pejabat di Pemkab Kepulauan Meranti, Tekankan Integritas dan Profesionalisme ASN
PELITARIAU,Meranti - Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar melantik dan .








