Pilihan
Doa Rakyat Inhu, Tuah Keramat Bukit Embun Dodi Irawan Bakaghojo Raih Juara 1
Heboh, Adila Ansori Terkejut Soal Isu Pergantian Pimpinan DPRD Inhu
Dodi Nefeldi SPBU Masuk DCS PDI-Perjuangan, Ini Nomor Urutnya
6 Manfaat Kurma Untuk Kesehatan
Nama Oknum BNN Terkait Fredi Budiman dikantong Menkumham
PELITARIAU, Jakarta - Ternyata Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengaku sudah mengetahui oknum Badan Narkotika Nasional (BNN), yang meminta mencopot CCTV di ruang penahanan Fredi Budiman di Lapas Nusakambangan.
Informasi tersebut didapatkan Yasonna langsung dari mantan Kepala Lapas Nusakambangan, Liberty Sitinjak.
"Ada informasi-informasi yang disampaikan ke saya, yang belum mau saya share," ujar Yasonna, dikutip JPNN, Selasa (9/8).
Menurutnya, sebelum Liberty dimintai keterangan oleh pihak BNN, mantan Kalapas Nusakambangan itu telah melapor ke dirinya mengenai oknum BNN yang meminta CCTV dicopot.
Yasonna menyarankan agar Liberty memberikan informasi yang sebenarnya kepada pihak BNN.
"Sebelum ke sana (BNN) juga sudah melapor ke saya. Saya katakan ke beliau (Liberty), sampaikan apa yang kamu ketahui dan apa yang benar saja, apa yang diketahui. Jadi sudah disampaikan di BNN," ujar Yasonna.
Lebih lanjut, Yasonna menjelaskan, pihaknya tidak akan mungkin mencopot CCTV yang ada di Lapas Nusakambangan. Sebab, peraturan itu telah diatur dalam standar operasional prosedur (SOP) yang juga sudah diketahui oleh pihak Polri dan BNN.
"Kita kan kerjasama dengan polri dan BNN, Kita tetap sesuai Protap. Pak Dirjen sudah dibuat SOP kunjungan ke Nusakambangan, kita punya standar harus isi buku tamu, itu jelas. Finger print juga ada, SOP itu nggak bisa diganggu, siapapun yang minta matikan CCTV itu nggak ada, itu sudah ada SOP-nya," tutup Yasonna.***(prc)
Kejagung Bongkar Kasus Mega Korupsi Tambang Timah, Begini Penjelasan Tenaga Ahli Jaksa Agung RI Barita Simanjuntak
PELITARIAU, Jakarta - Tim Jampidsus Kejaksaan Agung secara marathon melakukan pe.
Komisi Kejaksaan Apresiasi Gercep Kejagung Usut Korupsi Tambang Timah
PELITARIAU, Jakarta - Komisi Kejaksaan Republik Indonesia menegaskan peran lemba.
Dirjen PP Beri Masukan Dalam Rancangan Peraturan Kode Etik dan Profesi Jaksa
PELITARIAU, Jakarta - Kejaksaan Republik Indonesi terus melakukan pembenahan, kh.
Komjak Ingatkan Jaksa Untuk Patuhi Pasal 143 KUHAP, Terdakwa Berhak Terima Surat Dakwaan
PELITARIAU, Jakarta - Komisi Kejaksaan Republik Indonesia mengingatkan insan Adh.
Hadapi Perusahaan Platform Digital, Dewan Pers Tak akan Tinggalkan Perusahaan Pers Berskala Kecil
PELITARIAU, Jakarta - Dewan Pers akan memberikan perhatian pada “Perusah.
Dubes Iran Terima Kunjungan JMSI Pusat
PELITARIAU, Jakarta - Duta Besar (Dubes) Republik Islam Iran, Mohammad Boroujerd.