Pilihan
Doa Rakyat Inhu, Tuah Keramat Bukit Embun Dodi Irawan Bakaghojo Raih Juara 1
Heboh, Adila Ansori Terkejut Soal Isu Pergantian Pimpinan DPRD Inhu
Dodi Nefeldi SPBU Masuk DCS PDI-Perjuangan, Ini Nomor Urutnya
6 Manfaat Kurma Untuk Kesehatan
Menkeu Tak Soal Dana Pemda di Bank, Asal...
PELITARIAU, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah daerah (Pemda) tidak harus menghabiskan seluruh simpanannya di bank, tetapi wajib memaksimalkan penyerapan anggaran sesuai dengan prioritas dan peruntukannya.
Ia bisa memaklumi jika ada daerah, yang kapasitas fiskalnya mumpuni dan ekonominya relatif mandiri, memiliki simpanan uang di bank. Dengan catatan kas daerah tersebut sudah menjamin kebutuhan anggaran untuk pembangunan dan operasional pemda.
Sri Mulyani mencontohkan DKI Jakarta, yang perekonomiannya disokong oleh aktivitas swasta dan belanja masyarakat yang luar biasa. Alhasil, dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak menjadi penggerak utama perekonomian sehingga wajar jika memiliki simpanan besar di bank.
"Mereka itu tidak harus menghabiskan seluruh anggarannya. Sama seperti daerah yang kaya natural resources di dunia," ucap Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan sebagaimana dikutip CNN Indonesia, Jumat (5/8).
Atas saran Sri Mulyani, Presiden Joko Widodo kemarin mengungkap daftar daerah yang menimbun uang negara di bank. Beberapa provinsi yang paling besar memiliki simpanan di bank adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Riau, Papua, dan Jawa Tengah.
Menkeu menjelaskan, pemerintah pusat sengaja mengungkap daftar daerah pemilik simpanan di bank untuk mendorong belanja dan optimalisasi penggunaan anggaran negara. Terutama bagi daerah-daerah yang kapasitas fiskalnya terbatas dan sangat bergantung pada pos anggaran transfer ke daerah di APBN.
Intinya, ia mengingatkan pemerintah daerah bersama mitra kerjanya di DPRD untuk mengoptimalkan pengelolaan APBD setelah menerima jatah anggaran dari pusat.
"Jadi ini tujuannya tidak untuk mempermalukan atau menyudutkan. Tapi agar uang yang dikumpulkan dan disalurkan bisa digunakan setepat mungkin sesuai aturan dan waktu," kata mantan Menko Perekonomian ini.
Optimalisasi anggaran daerah, lanjut Sri Mulyani, diharapkan menggerakan roda ekonomi di daerah sehingga distribusi pendapatan menjadi lebih merata. Dengan demikian, manfaat ekonomi dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat, terutama masyarakat kurang mampu.
"Fungsi saya sebagai Menkeu dan bendahara negara, dari sisi pembukuan dan alokasi harus jelas. Kalau memang ada hal-hal yang bisa kami bantu, saya coba bantu," ujar mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini.***(prc)
Barita Simanjuntak: JA Burhanuddin kerja keras Membawa Kejaksaan Berani Menerjang Bandai dan Bertahan Bagai Batu karang Dalam Gempuran koruptor
PELITARIAU, Jakarta - Institusi Kejaksaan hingga saat ini masih memuncaki .
Program Adhyaksa Awards, Barita Simanjuntak: Jaksa Berprestasi Harus Diberikan Kesempatan
PELITARIAU, Jakarta - Lima Dewan Pakar sedang menyeleksi nama-nama Jaksa berpres.
Kejagung Bongkar Kasus Mega Korupsi Tambang Timah, Begini Penjelasan Tenaga Ahli Jaksa Agung RI Barita Simanjuntak
PELITARIAU, Jakarta - Tim Jampidsus Kejaksaan Agung secara marathon melakukan pe.
Komisi Kejaksaan Apresiasi Gercep Kejagung Usut Korupsi Tambang Timah
PELITARIAU, Jakarta - Komisi Kejaksaan Republik Indonesia menegaskan peran lemba.
Dirjen PP Beri Masukan Dalam Rancangan Peraturan Kode Etik dan Profesi Jaksa
PELITARIAU, Jakarta - Kejaksaan Republik Indonesi terus melakukan pembenahan, kh.
Komjak Ingatkan Jaksa Untuk Patuhi Pasal 143 KUHAP, Terdakwa Berhak Terima Surat Dakwaan
PELITARIAU, Jakarta - Komisi Kejaksaan Republik Indonesia mengingatkan insan Adh.