Pilihan
Doa Rakyat Inhu, Tuah Keramat Bukit Embun Dodi Irawan Bakaghojo Raih Juara 1
Dibaca : 6249 Kali
Heboh, Adila Ansori Terkejut Soal Isu Pergantian Pimpinan DPRD Inhu
Dibaca : 2801 Kali
Dodi Nefeldi SPBU Masuk DCS PDI-Perjuangan, Ini Nomor Urutnya
Dibaca : 7313 Kali
6 Manfaat Kurma Untuk Kesehatan
Dibaca : 1439 Kali
Banggar dan TAPD Bahas RAPBD-Perubahan Riau 2016
ilustrasi
PELITARIAU, Pekanbaru - Rapat pembahasan rencana Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Provinsi Riau berlangsung alot, rapat digelar untuk membuat Rancangan Anggaran Pendapatan Daerah (RAPBD) Perubahan tahun 2016.
Pantauan di lapangan, rapat KUA-PPAS digelar bersama antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Provinsi Riau dii ruang rapat medium DPRD Riau, Rabu (27/7).
Dalam rapat itu, Banggar meminta agar TAPD tetap memasukkan pokok-pokok pikiran angggota dewan sesuai hasil reses anggota DPRD Riau beberapa waktu lalu, ke dalam APBD Perubahan 2016 mendatang. "Hasil reses itu harus masuk dalam KUA PPAS. Selanjutnya masuk dalam RAPBD Perubahan 2016," kata Wakil Ketua DPRD Riau, Manahara Manurung.
Manahara yang juga salah satu dari tiga pimpinan Banggar melihat, TAPD dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terlihat tidak sejalan. Sehingga, menyebabkan pokok-pokok pikiran hasil reses anggota DPRD Riau tidak masuk dalam kebijakan penggunaan anggaran. “Kita minta kepada TAPD dan SKPD bisa dikronsasikan usulan-usulan DPRD masalah pokok-pokok pikiran hasil reses itu," tutupnya.
Terpisah anggota Banggar DPRD Riau, Aherson mengatakan hal yang sama, tidak sinkronnya penggunaan dana anggaran antara SKPD dan TAPD mengakibatkan, pengelolaan keuangan untuk memasukkan pokok-pokok pikiran reses anggota Dewan tidak pernah diakomodir.
Berdasarkan pengamatannya, kondisi anggaran daerah di lapangan terlihat sangat bertolak belakang, dimana anggaran yang tersedia lebih sedikit dibandingkan dana yang di butuhkan oleh setiap SKPD. "Lebih besar perencanaan dibandingkan dengan uang yang ada di kas daerah," jelasnya.
Namun demikian, pihaknya akan terus memperjuangkan apa yang menjadi pokok-pokok pikiran rakyat yang mereka serap selama melakukan reses di lapangan untuk dapat terealisasi dalam APBD Riau. "Seharusnya yang mana yang bisa dikerjakan itu, harus di tampung. Karena pembahasan APBD ini harus dilakukan dua pihak antara DPRD dan TAPD," tegasnya.**
Pantauan di lapangan, rapat KUA-PPAS digelar bersama antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Provinsi Riau dii ruang rapat medium DPRD Riau, Rabu (27/7).
Dalam rapat itu, Banggar meminta agar TAPD tetap memasukkan pokok-pokok pikiran angggota dewan sesuai hasil reses anggota DPRD Riau beberapa waktu lalu, ke dalam APBD Perubahan 2016 mendatang. "Hasil reses itu harus masuk dalam KUA PPAS. Selanjutnya masuk dalam RAPBD Perubahan 2016," kata Wakil Ketua DPRD Riau, Manahara Manurung.
Manahara yang juga salah satu dari tiga pimpinan Banggar melihat, TAPD dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terlihat tidak sejalan. Sehingga, menyebabkan pokok-pokok pikiran hasil reses anggota DPRD Riau tidak masuk dalam kebijakan penggunaan anggaran. “Kita minta kepada TAPD dan SKPD bisa dikronsasikan usulan-usulan DPRD masalah pokok-pokok pikiran hasil reses itu," tutupnya.
Terpisah anggota Banggar DPRD Riau, Aherson mengatakan hal yang sama, tidak sinkronnya penggunaan dana anggaran antara SKPD dan TAPD mengakibatkan, pengelolaan keuangan untuk memasukkan pokok-pokok pikiran reses anggota Dewan tidak pernah diakomodir.
Berdasarkan pengamatannya, kondisi anggaran daerah di lapangan terlihat sangat bertolak belakang, dimana anggaran yang tersedia lebih sedikit dibandingkan dana yang di butuhkan oleh setiap SKPD. "Lebih besar perencanaan dibandingkan dengan uang yang ada di kas daerah," jelasnya.
Namun demikian, pihaknya akan terus memperjuangkan apa yang menjadi pokok-pokok pikiran rakyat yang mereka serap selama melakukan reses di lapangan untuk dapat terealisasi dalam APBD Riau. "Seharusnya yang mana yang bisa dikerjakan itu, harus di tampung. Karena pembahasan APBD ini harus dilakukan dua pihak antara DPRD dan TAPD," tegasnya.**
BERITA LAINNYA +INDEKS
24 Anggota DPRD Inhu Dikabarkan Cabut Pernyataan Mosi Tak Percaya, Elda Dinilai Komunikatif
PELITARIAU.com, Inhu - Map merah berisikan mosi tak percaya kepada ketua DPRD In.
Anggota DPRD Inhu Trumen Victor Gelar Reses Masa Sidang ke-II Tahun 2023
PELITARIAU, Inhu - Serap aspirasi masyarakat sekaligus jalin silaturahmi, anggot.
Heboh, Adila Ansori Terkejut Soal Isu Pergantian Pimpinan DPRD Inhu
PELITARIAU, Inhu - Adanya isu pergantian pimpinan DPRD Indragiri Hulu (Inhu)-Ria.
Melalui Reses, Anggota DPRD Inhu Tri Andes Tampung Aspirasi Masyarakat
PELITARIAU, Inhu - Serap aspirasi masyarakat sekaligus jalin silaturahmi, anggot.
Waka Suwardi Ritonga Meneteskan Air Mata Haru Saat Pengesahan Ranperda Hari Jadi Inhu
PELITARIAU, Inhu - Selain rasa gembira dan senyum sumringah para undangan rapat .
Diberhentikan Dari Anggota DPRD Inhu, Dodi Irawan Muncul di Rapat Paripurna PAW
PELITARIAU, Inhu - Setelah anggota DPRD Indragiri hulu (Inhu) Dodi Irawan tanpa .