Banggar dan TAPD Bahas RAPBD-Perubahan Riau 2016

PELITARIAU, Pekanbaru - Rapat pembahasan rencana Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Provinsi Riau berlangsung alot, rapat digelar untuk membuat Rancangan Anggaran Pendapatan Daerah (RAPBD) Perubahan tahun 2016.

Pantauan di lapangan, rapat KUA-PPAS digelar bersama antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Provinsi Riau dii ruang rapat medium DPRD Riau, Rabu (27/7).

Dalam rapat itu, Banggar meminta agar TAPD tetap memasukkan pokok-pokok pikiran angggota dewan sesuai hasil reses anggota DPRD Riau beberapa waktu lalu, ke dalam APBD Perubahan 2016 mendatang. "Hasil reses itu harus masuk dalam KUA PPAS. Selanjutnya masuk dalam RAPBD Perubahan 2016," kata Wakil Ketua DPRD Riau, Manahara Manurung.

Manahara yang juga salah satu dari tiga pimpinan Banggar melihat, TAPD dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terlihat tidak sejalan. Sehingga, menyebabkan pokok-pokok pikiran hasil reses anggota DPRD Riau tidak masuk dalam kebijakan penggunaan anggaran. “Kita minta kepada TAPD dan SKPD bisa dikronsasikan usulan-usulan DPRD masalah pokok-pokok pikiran hasil reses itu," tutupnya.

Terpisah anggota Banggar DPRD Riau, Aherson mengatakan hal yang sama, tidak sinkronnya penggunaan dana anggaran antara SKPD dan TAPD mengakibatkan, pengelolaan keuangan untuk memasukkan pokok-pokok pikiran reses anggota Dewan tidak pernah diakomodir.

Berdasarkan pengamatannya, kondisi anggaran daerah di lapangan terlihat sangat bertolak belakang, dimana anggaran yang tersedia lebih sedikit dibandingkan dana yang di butuhkan oleh setiap SKPD. "Lebih besar perencanaan dibandingkan dengan uang yang ada di kas daerah," jelasnya.

Namun demikian, pihaknya akan terus memperjuangkan apa yang menjadi pokok-pokok pikiran rakyat yang mereka serap selama melakukan reses di lapangan untuk dapat terealisasi dalam APBD Riau. "Seharusnya yang mana yang bisa dikerjakan itu, harus di tampung. Karena pembahasan APBD ini harus dilakukan dua pihak antara DPRD dan TAPD," tegasnya.**