Jika Perpu Pilkada Langsung Ditolak, DPR akan Berhadapan dengan Rakyat

PELITARIAU, Jakarta - Perpu Pilkada langsung telah dikeluarkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Perpu itu kini nasibnya berada di tangan anggota DPR. Lantas bagaimana jika DPR menolak Perpu tersebut?

“Ketika DPR enggak setuju, rakyat akan marah pada DPR karena menolak Pilkada langsung," kata pengamat politik dari Unpad, Idil Akbar, dalam Diskusi Polemik Sindo Radio, di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (4/10/2014).

Perpu yang telah resmi dikeluarkan oleh SBY nantinya akan dibawa dalam pembahasan fraksi-fraksi di DPR. Melihat polemik politik saat ini, dia memprediksi akan ada penolakan Perpu dari parpol yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih.

"Tetapi kalau setuju, kemungkinan juga antara pak SBY dan Demokrat serta parpol lain di DPR ada deal tertentu yang memungkinkan proses itu,” kata dia.

Namun, lanjutnya, SBY akan tetap diuntungkan sekalipun nanti pada akhirnya DPR menerima atau menolak Perpu tersebut. “Intinya, apapun hasilnya, akan mengutungkan bagi SBY dan partai Demokrat pada akhirnya,” tegasnya.

Selanjutnya Perpu Pilkada langsung yang dikeluarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dinilai hanyalah akal-akalan trik politik. Menurut pengamat politik dari Universitas Padjajaran, Idil Akbar, Ketum Partai Demokrat tersebut membuat Perpu hanya untuk mengamankan citranya.

“Kalau saya melihat ini sebetulnya Pak SBY sedang memainkan political tricky. Bahasa saya, ini untuk menyelamatkan citra Pak SBY dan Demokrat saja,” kata Idil dalam diskusi Polemik Sindo Radio bertajuk Mendadak Perpu yang digelar di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat.

Idil menengarai sebenarnya SBY tak mungkin tidak mengetahui aksi anggota fraksi Demokrat yang Walk Out saat pembahasan RUU Pilkada. Malah, menurutnya, bukan tak mungkin ada perintah dari atas sehingga politisi di Senayan berani mengambil tindakan saat paripurna.

Perpu yang digagas SBY setelah kembali ke tanah air dinilai hanya aksi untuk menyelamatkan diri dari tekanan atas kemarahan publik. Seperti diketahui, sesaat setelah DPR mengesahkan UU Pilkada, orang nomor satu di Indonesia itu di-bully oleh pengguna media sosial.

“Sebagai Ketum apakah ketika Partai Demokrat melakukan walk out apakah betul Pak SBY enggak tahu atau tidak mengizinkan, atau mungkin beliau yang malah perintahkan sendiri,” ujar Idil.

“Perpu ini bagian dari political tricky tadi. Jadi ketika DPR enggak setuju maka rakyat akan marah pada DPR,” imbuhnya sebagaimana dilansir detikNews..

Editorial: Rio Ahmad