Laporkan! DPRD Telisik Penyimpangan Dana Desa Oleh 94 Kades di Inhil

PELITARIAU, Tembilahan - Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Indragiri hilir (Inhil) menelisik anggaran Dana Desa Maju Inhil Jaya (DDIMJ), dana desa tersebut disalurkan untuk masing-masing desa berfariasi jumlahnya sesuai dengan jumlah penduduk dan luas desa.

Berdasarkan informasi yang berhasil di himpun pelitariau.com Rabu (13/7/2016) dari Ketua Komisi I DPRD Inhil Yusuf Said, bahwasyahnya bukan hanya anggaran 2015 yang bermasalah namun anggaran tahun 2014 yang dikelola oleh pemerintah desa di wilayah Inhil juga bermasalah.

"Masalahnya berfariasi, ada desa yang tidak bisa menyelesaikan laporan penggunaan dananya, ada desa yang tidak melakukan pembayaran pajak atas pengelolaan dana tersebut, jumlah desanya mencapai lebih dari 94 desa," kata Yusuf.

Kaya Yusuf, Komisi I DPRD Inhil sudah menggelar hearing (dengar pendapat,red) dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) serta instansi terkait atas permasalahan dana desa untuk 94 lebih desa di Inhil.

Saat tu katanya, Komisi I DPRD Inhil meminta tindakan tegas dari instansi terkait yakni BPMPD agar melakukan pemanggilan terhadap 94 desa yang bermasalah tersebut. sebab anggaran masing-masing desa sejak tahun 2014 dan tahun 2015 berfariasi mulai dari Rp 500 juta hingga Rp 2 milyar. "Lakukan tindakan tegas terhadap desa yang menyimpang, dengan penegakan hukum jika batas waktu yang diberikan tidak diindahkan," katanya.

Yusuf menambahkan, permasalahan ini harus segera diselesaikan secepatnya mungkin. Dan ia menyarankan agar segera selesai "Kita mau tau juga apa kendala 94 desa ini, kalau sosusi bisa dicari namun tidak diindahkan oleh masing-masing kades maka kita laporkan ke ranah hukum. Biar ini menjadi pil pahit yang akan membuat efek jera," tegas Yusuf Said.

Hingga berita ini diterbitkan, Kepala BPMPD Inhil H Yulizal belum bisa dikonfirmasi atas kondisi yang terjadi terhadap anggaran program DDIMJ tahun 2014 dan tahun 2015. dengan demikian belum bisa diketahui desa diwilayah Kecamatan mana saja yang bermasalah dalam pengelolaan dana desa DDMIJ**bud