Infrastruktur Pertanian Meranti Masih Perlu Pembenahan

PELITARIAU, Selatpanjang-Melihat kondisi sektor pertanian di Kepulauan Meranti saat ini,  Pemkab memandang bahwa infrastruktur pertanian masih perlu pembenahan. Diantaranya  dilakukannya peningkatan kualitas air dan perluasan pasar serta perlu dukungan modal usaha pertanian.
 

Kebutuhan pangan akan semakin meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk. Oleh karena itu, perhatian terhadap program dan pelaku usaha pertanian harus terus ditingkatkan, demi kesinambungan ekonomi masyarakat, khususnya di Kepulauan Meranti.

Demikian diungkapkan Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Drs H Masrul Kasmy MSi, dalam sambutannya saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Dewan Ketahahan Pangan (DKP) Kabupaten Kepulauan Meranti, di Grand Meranti Hotel, Selatpanjang, Rabu (1/10).

Menurut Wabup, instansi terkait bersama seluruh komponen masyarakat tidak boleh lengah terhadap pentingnya menjaga ketersediaan kebutuhan pokok pangan ditengah-tengah masyarakat, khususnya yang dihasilkan dari lahan di daerah sendiri.

"Petani kita harus dapat bantuan dan pendampingan, serta memberikan penghargaan kepada para penyuluh pertanian yang berdedikasi tinggi, sehingga dapat memotivasi mereka dalam meningkatkan hasil pertanian di daerah ini," ujarnya.

Untuk itu, tambahnya, program Ketahanan Pangan mesti menjadi perhatian bersama semua pihak. Tidak hanya melalui satker pemkab yang menyiapkan program untuk masyarakat, namun program itu juga harus didukung oleh Lembaga Perwakilan Rakyat dan lembaga kemasyarakatan lainnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan (DPPKP), Yulian Norwis SE MM, selaku Ketua Dewan Ketahahan Pangan (DKP) Kabupaten Kepulauan Meranti, mengatakan DKP memiliki peran dalam membantu merumuskan kebijakan program Ketahanan Pangan.

"Keberadaan DKP, merupakan wujud keikutsertaan masyarakat dalam melakukan evaluasi, pengendalian serta mewujudkan program Ketahanan Pangan, termasuk dalam hal penyediaan, distribusi sampai pencegahan masalah pangan dan gizi," terangnya.

DKP, lanjutnya, merupakan forum strategis berkala dan berkelanjutan untuk membahas dan merumuskan serta merealisasikan program Ketahanan Pangan. "Terutama untuk mengkoordinasikan dan sinergi kebijakan guna kemandirian Ketahanan Pangan di Kepulauan Meranti," jelasnya.

Hadir juga sebagai narasumber dalam kesempatan Rakor itu dari Badan Ketahahan Pangan Provinsi Riau, Nur Darmansyah. Sedangkan peserta terdiri dari para Kepala SKPD, Camat, Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), pengurus Asosiasi Pedagang Pasar, para Pelaku Usaha dan lembaga tani lainnya. (kor. nto)

Editorial: Rio Ahmad