Pilihan
Doa Rakyat Inhu, Tuah Keramat Bukit Embun Dodi Irawan Bakaghojo Raih Juara 1
Heboh, Adila Ansori Terkejut Soal Isu Pergantian Pimpinan DPRD Inhu
Dodi Nefeldi SPBU Masuk DCS PDI-Perjuangan, Ini Nomor Urutnya
6 Manfaat Kurma Untuk Kesehatan
"Jorjoran" Tambah PNS, Menpan RB Yakin Akan Jadi Bom Waktu
PELITARIAU, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan RB) Yuddy Chrisnandi mengatakan, pemerintah tidak mungkin menambah pegawai negeri sipil (PNS) secara terus menerus.
Saat ini saja, kata dia, anggaran pegawai negeri sipil (PNS) di Indonesia sudah relatif besar dan akan terus membengkak bila tidak dilakukan pengendalian.
"Tidak mungkin dalam jangka panjang menambah pegawai (PNS) dan tidak mengendalikan belanja pegawai, akan menjadi bom waktu," ujar Yuddy di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Selasa (7/6/2016) sebagaimana diberitakan kompas.com
Berdasarkan data yang disampaikan Yuddy, anggaran pegawai pemerintah daerah mencapai rata-rata 33,8 persen dari anggaran yang ada. Bahkan kata dia, disejumlah daerah anggaran pegawainya ada yang mencapai 50-70 persen.
Jadi anggran habis bukan untuk pembangunan tapi justru untuk pegawai. "Belanja pegawai akan terus membengkak, membayar pensiun juga akan membengkak, mau sampai kapan?" kata Yuddy.
Oleh karena itu, Kementerian PANRB melakukan simulasi kebijakan untuk menghitung berapa jumlah PNS yang ideal untuk memenuhi kebutuhan di Indonesia.
Dari simulasi itu, Kemenpan RB menilai bahwa jumlah PNS yang dirasa cukup memadai memberikan pelayanan kepada masyarakat yakni 1,5 persen dari jumlah penduduk.
"Kalau penduduk kita 250 juta, 1,5 persennya kan 3,5 juta, sekarang PNS kita 4,5 juta orang. Nah maka secara simulasi kita kelebihan 1 juta," ucap dia. "Bagaimana kita menguranginya? tentu dilakukan dengan kebijakan rasionalisasi dan redistribusi," Lanjut dia.**
Program Adhyaksa Awards, Barita Simanjuntak: Jaksa Berprestasi Harus Diberikan Kesempatan
PELITARIAU, Jakarta - Lima Dewan Pakar sedang menyeleksi nama-nama Jaksa berpres.
Kejagung Bongkar Kasus Mega Korupsi Tambang Timah, Begini Penjelasan Tenaga Ahli Jaksa Agung RI Barita Simanjuntak
PELITARIAU, Jakarta - Tim Jampidsus Kejaksaan Agung secara marathon melakukan pe.
Komisi Kejaksaan Apresiasi Gercep Kejagung Usut Korupsi Tambang Timah
PELITARIAU, Jakarta - Komisi Kejaksaan Republik Indonesia menegaskan peran lemba.
Dirjen PP Beri Masukan Dalam Rancangan Peraturan Kode Etik dan Profesi Jaksa
PELITARIAU, Jakarta - Kejaksaan Republik Indonesi terus melakukan pembenahan, kh.
Komjak Ingatkan Jaksa Untuk Patuhi Pasal 143 KUHAP, Terdakwa Berhak Terima Surat Dakwaan
PELITARIAU, Jakarta - Komisi Kejaksaan Republik Indonesia mengingatkan insan Adh.
Hadapi Perusahaan Platform Digital, Dewan Pers Tak akan Tinggalkan Perusahaan Pers Berskala Kecil
PELITARIAU, Jakarta - Dewan Pers akan memberikan perhatian pada “Perusah.