Tol Trans Sumatera Diprediksi Mengurai 60 Persen Kepadatan di Lintas Sumatera

PELITARIAU, Jakarta - Kebutuhan Tol Trans Sumatera sangat mendesak, mengingat Lalu Lintas Harian Rata-rata (LHR) di pulau ini sudah semakin tinggi.

Terhitung, LHR keseluruhan sebanyak 20.000 unit. Dari total ini, ada daerah yang memiliki LHR 16.000-17.000 unit. Namun ada pula yang memiliki LHR di atas 25.000 unit.

Dengan tingkat lalu lintas tinggi, Jalan Lintas yang biasa dilalui pengendara untuk menyusuri kota-kota di Sumatera, sudah tidak mampu menampung kendaraan.

"Kalau Tol Trans Sumatera sudah jadi, bisa memindahkan 60 persen kendaraan dari Lintas Sumatera," ujar Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat (PUPR), Hediyanto W Husaini di Medan, Senin (29/2/2016) sebagaimana dikutip kompas.com.

Selama ini, memperbaiki Jalan Lintas Sumatera menimbulkan masalah baru. Pasalnya, lebar Jalan Lintas Sumatera hanya 7 meter. Setiap jalan tersebut diperbaiki sedikit saja, sudah menciptakan antrean kendaraan yang panjangnya sampai 2 kilometer.

Supaya tidak mengganggu pengendara dan pemerintah juga fokus menyediakan jalan yang layak, Tol Trans Sumatera menjadi alternatif kemacetan Jalan Lintas Sumatera.

Menurut Hediyanto, meski ongkosnya lebih mahal sedikit, tetapi membangun tol Trans Sumatera lebih baik daripada terus menerus memperbaiki Lintas Sumatera.

Tol Trans Sumatera sendiri ditetapkan sebagai salah program prioritas nasional. Pada tahun ini, jalan tol yang dibangun adalah ruas Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi Seksi I sepanjang 5 kilometer.

Hingga 2019 nanti, pemerintah merencanakan pembangunan Jalan Tol di Sumatera sepanjang 191,6 kilometer dengan rincian pemerintah membangun 17,8 kilometer dan swasta membangun 173,8 kilometer.

Jalan Tol Trans Sumatera dirancang sepanjang 504,59 kilometer dengan total investasi senilai Rp 56,417 triliun.

Pemerintah bertanggung jawab penuh pada pembiayaan pembebasan lahan dengan total nilai Rp 3,712 triliun. Sementara untuk biaya konstruksi senilai Rp 35,591 triliun akan dibebankan kepada tiga Badan Usaha Jalan Tol (BUJT), yakni PT Hutama Karya (persero) Tbk, PT Jasamarga Kualanamu Toll, dan PT Sriwijaya Markmore Persada.**