Tim Gabungan akan Mengunjungi Daerah Rawan dalam Pilkada Serentak

PELITARIAU, Jakarta - Pilkada serentak gelombang pertama akan digelar 9 Desember. Pemerintah akan membentuk tim gabungan untuk memantau sejumlah daerah yang dinilai rawan.

"Nanti akan bikin tim (dari) Kemendagri, KPU, Bawaslu, BIN, Polri, mengunjungi beberapa area rawan dan  pemetaan area rawan Polri dan BIN," ungkap Mendagri Tjahjo Kumolo di Hotel Grand Sahid Jaya, Jl Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Senin (30/11/2015).

Sejumlah daerah yang rawan disebut Tjahjo seperti Timor Tengah Utara (TTU), Kalimantan Selatan, Blitar, Tasikmalaya, Manado, dan Mojokerto, yang masih memiliki calon tunggal.

Menurut Tjahjo, daerah-daerah yang sempat terjadi masalah kini kondisinya sudah lebih baik. Ia optimistis pilkada serentak akan berjalan dengan lancar meski ada beberapa daerah yang penyaluran dana untuk pilkadanya masih terhambat.

"Evaluasi untuk Manado dan Kalteng yang kasus calon dibatalkan karena bersyarat, ya kita konsisten dengan UU. Soal kebakaran sedang kita lihat apa terkait kaena calon apa masalah lain. Saya kemarin ke TTU juga sudah baik," kata Tjahjo.

"(Dana macet) itu hanya termin terakhir yang belum cair, menyangkut uang transpor, saksi di TPS, kan bisa ditalangi dulu nanti seandainya mepet. Tapi nanti Polri, Jaksa Agung dan Kemendagri menyurati daerah. Wong sudah NPHD (Nota Perjanjian Hibah Daerah) kok anggarannya ada, kok dinegosiasi ulang," lanjut politisi PDIP tersebut.

Bawaslu telah memetakan daerah rawan yang didapat berdasarkan pemetaan pilkada sebelumnya. Data itu juga hasil evaluasi Bawaslu pada Pilgub yang sudah dilaksanakan tahun ini. Berikut datanya:

Beberapa kota dengan TPS rawan akurasi data pemilih tertinggi yaitu Kalimantan Utara (494 TPS), Sulawesi Utara (478) dan Kepulauan Riau (477).

TPS rawan ketersediaan Logistik Pemilu meliputi Sumatera Barat (437 TPS), Kalimantan Utara (440) dan Kalimantan Selatan (402).

TPS Rawan Politik Uang meliputi Bengkulu (1102 TPS), Kepulauan Riau (986) dan Kalimantan Utara (819).

TPS rawan keterlibatan penyelenggara negara meliputi Bengkulu (1368 TPS), Kalimantan Utara (583) dan Sulawesi Utara (335).

TPS rawan ketaatan prosedur pemungutan dan penghitungan suara meliputi Sulawesi Utara (551 TPS), Kalimantan Utara (468) dan Kepulauan Riau (253).

"Panwaslu kami perintahkan jauh-jauh hari untuk pelototi daerah-daerah itu. TPS soal akurasi DPT. Persoalan logistik mata rantai dari sekarang kan pencetakan di perusahaan-perusahaan sampai pada distribusi dan lanjutannya kita pastikan harus dilakukan pengawasan," jelas Komisioner Bawaslu Daniel Zukhron, Rabu (17/11).

KPU berencana menggelar serentak seluruh Pilkada yang masa jabatan pemerintahannya berakhir 2015 dalam satu waktu yaitu 9 Desember. Berdasarkan data terbaru, total ada 8 provinsi, 170 kabupaten dan 26 kota yang akan menggelar pilkada sepanjang tahun 2015. (detik)