Jokowi Tunda Kenaikan Tarif Listrik Hingga Juni 2016

PELITARIAU, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk menunda kenaikan tarif listrik yang akan diberlakukan tahun depan. Alasannya, data penerima subsidi PT PLN (Persero) masih belum sesuai dengan hitungan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

"Tidak akan ada kenaikan listrik dalam waktu dekat karena semua masih dikaji, dan sudah jelas bahwa pengguna 450 (watt) tidak akan ada kenaikan, tidak akan ada perubahan, jadi tidak perlu dijadikan spekulasi, yang 450 watt kebawah itu tetap harga semula," ujar Menteri ESDM Sudirman Said di Istana Presiden, Jakarta, Rabu (4/11).

Presiden Jokowi, kata dia, meminta ESDM dan PLN untuk menyesuaikan data pengguna rumah tangga 450 volt ampere (VA) dan 900 VA terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk menaikkan tarif listrik tahun depan. Sudirman menegaskan Jokowi memberi waktu hingga Juni 2016 untuk penyesuaian data tersebut. Dengan begitu, kenaikan tarif listrik ditunda hingga Juni 2016.

"Dalam waktu enam bulan harus selesai. Enam bulan lah karena kita harus terjun ke lapangan melihat satu per satu, gak bisa by sample harus betul-betul melihat keadaan mereka, rumah mereka bagaimana, situasi keluarga mereka bagaimana," papar Sudirman.

Mantan Dirut Pindad ini menambahkan penyesuaian data tersebut agar subsidi listrik tahun depan lebih tepat sasaran.

"Diminta melakukan rekonsiliasi data, penyisiran data antara data pelanggan PLN dengan datan TNP2K karena harus sama antara data penduduk miskin," pungkas dia.

PT Perusahaan Listrik Negara ( PLN) bakal mencabut subsidi listrik 23 juta rumah tangga pada tahun depan. PLN meminta 23 juta rumah tangga beralih ke listrik non subsidi seperti 1.300 volt ampere (VA).

Manajer Komunikasi Korporat PLN Bambang Dwiyanto mengatakan rumah tangga pengguna 450 VA dan 900 VA mencapai 47,7 juta rumah tangga. Dari jumlah itu, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menyebut 24,7 juta rumah tangga yang layak mendapatkan subsidi listrik. "Sebanyak 23 juta subsidinya akan dicabut dan diimbau untuk beralih ke 1.300 VA," ujar dia di Jakarta.

General Manager PT PLN (Pesero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang, Syamsul Huda menyebut, pemerintah masih memberi subsidi listrik pada 22 juta pelanggan dengan daya sebesar 450 volt ampere (VA). Dengan adanya subsidi, rata-rata pelanggan hanya membayar Rp 36.000 per bulan, di mana tarif per KWH sebesar Rp 416.

"Konsumen 450 VA rata-rata menggunakan 86 Kwh per bulan. Tarifnya hanya Rp 416 per Kwh. Jumlah pemakainya 22 juta pelanggan," ujar Syamsul. (merdeka.com)