Rapat Hingga Pagi Buta, Banggar DPR Setujui APBN Jokowi Rp 2.095 T

PELITARIAU, Jakarta -Badan Anggaran (Banggar) DPR akhirnya menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 senilai Rp 2.095,7 triliun, setelah menggelar rapat dengan pemerintah hingga pagi.

Rapat ini dimulai pukul 17.30 WIB dan baru berakhir sekitar pukul 03.00 WIB. Hasil rapat ini kemudian akan dilanjutkan ke Sidang Paripurna DPR yang dijadwalkan hari ini juga sekitar pukul 10.00 WIB.

"‎Dengan semua pernyataan mini akhir fraksi, termasuk laporan Banggar di Paripurna. Oleh karena itu nanti disiapkan laporan agar tidak ada yang tertinggal," ujar Ketua Umum Banggar, Ahmadi Noor Supit, saat mengetuk palu persetujuan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (30/10/2015).

Mayoritas fraksi menyatakan setuju untuk disahkan Rancangan APBN ini sebagai UU APBN 2016 dalam sidang paripurna. Kecuali fraksi Partai Gerindra yang sejak awal menyatakan penolakan. Sedangkan fraksi PPP tidak menyatakan diterima atau ditolak, melainkan hanya persetujuan untuk diteruskan ke pembahasan selanjutnya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro menuturkan‎, hasil pembahasan ini memberikan sinyal positif dalam perekonomian 2016 bahwa pemerintah dapat menjalankan desain kerangka fiskal yang lebih realistis.

"Pemerintah akan melanjutkan program prioritas nasional, seperti infrastruktur, konektifitas‎, serta program nawa cita yang sudah dicanangkan oleh pemerintah," ujar Bambang pada kesempatan yang sama.‎

Berikut rinciannya RUU APBN 2016:

I. Asumsi Makro

    ‎Pertumbuhan ekonomi 5,3%
    Inflasi 4,7%
    Kurs Rp13.900/US$
    SPN 3 bulan 5,5%
    ICP (Indonesia Crude Price) US$ 50‎/barel
    Lifting Minyak 830.000 barel per hari
    Gas 1,15 juta barel setara minyak


II. Target Pembangunan

    Kemiskinan 9-10%
    Gini rasio 0,39
    Indeks pembangunan manusia 70,1
    TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) diharapkan turun 5,2-5,5‎%.


III. Postur Anggaran

‎1. Pendapatan negara Rp 1.822,5 triliun
a. Penerimaan perpajakan‎ Rp 1.546,7 triliun, terdiri dari:

    Pendapatan pajak dalam negeri Rp 1.‎506,5 triliun
    Pendapatan pajak perdagangan internasional Rp 40,1 triliun


b. Penerimaan negara bukan pajak Rp 273,8 triliun, terdiri dari:

    Penerimaan SDA Rp 124,8 triliun
    Pendapatan Laba BUMN Rp 34,1 triliun
    PNBP lainnya Rp 79,4 triliun
    Pendapatan BLU Rp 35,3 triliun

c. Penerimaan hibah Rp 2 triliun



2. Belanja Negara Rp 2.095,7 triliun

a. Belanja pemerintah pusat Rp 1.325,6 triliun, teridir dari:

    Belanja KL Rp 784,1 triliun
    Belanja Non KL 541,4 triliun (subsidi energi Rp 102,1 triliun‎)

b. Transfer ke Daerah dan Dana Desa Rp 770,2 triliun

3. Pembiayaan anggaran Rp 273,2 triliun (2,15%)(detik)