Pilihan
Doa Rakyat Inhu, Tuah Keramat Bukit Embun Dodi Irawan Bakaghojo Raih Juara 1
Heboh, Adila Ansori Terkejut Soal Isu Pergantian Pimpinan DPRD Inhu
Dodi Nefeldi SPBU Masuk DCS PDI-Perjuangan, Ini Nomor Urutnya
6 Manfaat Kurma Untuk Kesehatan
Gubri Pastikan RLH untuk Warga Miskin Tepat Sasaran
PELITARIAU, PEKANBARU - Gubernur Riau (Gubri), H Annas Maamun tidak ingin lagi program pembangunan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau tidak tepat sasaran. Terutama yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin.
Dimana tidak ada lagi program-program pembangunan yang mubazir, apalagi program yang jelas-jelas untuk kepentingan masyarakat namun ternyata tidak tepat sasaran.
Kondisi ini juga yang membuat Gubri mengawal ketat seluruh program pembangunan yang dilaksanakan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemprov Riau. Seperti dilansir goriau.com
Salah satunya program pengadaan Rumah Layak Huni (RLH) yang memang hampir setiap tahun dilaksanakan. Namun Gubri, H Annas Maamun menilai program tersebut masih belum maksimal dan tepat sasaran secara menyeluruh.
"Semua program pembangunan yang dibangun harus bersentuhan dengan masyarakat. Jika dinilai ada program yang mubazir, bahkan tidak tepat sasaran, bagus dicoret saja," kata Gubri.
"Kita akan bangun Rumah Layak Huni untuk masyarakat miskin dan harus benar-benar yang memenuhi kriteria itu. Karena banyak yang menerima realisasi rumah itu tidak dari kalangan miskin," sambung Gubri.
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa (BPM Bangdes) Provinsi Riau mencatat hingga akhir tahun ini, Pemprov Riau akan membangun sebanyak 1.538 RLH yang tersebar di 702 desa.
"Mudah-mudahan terkejar, karena tahun depan kita juga akan melanjutkannya," kata Kepala BPM Bangdes Provinsi Riau, H Daswanto akhir pekan lalu.
Sementara untuk merealisasikan keinginan Gubri Annas Maamun, BPM Bangdes Riau melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Hal itu ditempuh untuk menjadi dasar melakukan kebijakan secara menyeluruh. "Dari data yang dihimpun BPS tersebut nantinya diketahui berapa jumlah masyarakat yang berhak dan layak menerima RLH," terangnya.
Data yang diperoleh akan disesuaikan dengan data masayarakat miskin dari pemerintah kabupaten dan kota se-Riau. Jika terdapat perbedaan data, kemudian harus dilengkapi dengan pernyataan dari kelurahan setempat.
Secara prinsip, kata Daswanto, ketika rekomendasi dan data dari dua instansi vertikal itu sudah diperoleh, program tersebut sudah dapat dijalankan. (PR.cr.Ram)
Editorial : Ramdana Yudha
Hari Pendidikan nasional Polres kep Meranti Siap Ambil Bagian Untuk Mencerdaskan Anak Anak Meranti
PELITARIAU, Meranti - Kapolres Kepulauan Meranti, dalam hal ini diwakili Wakapol.
Pemkab Meranti Gelar Upacara Hardiknas 2024
PELITARIAU, Meranti - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti menggelar .
Mantan Sekda Meranti Yulian Norwis Maju di Pilkada 2024
PELITARIAU, Meranti - Menjelang pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 masyaraka.
Lapas dan Puskesmas Kota Lakukan Pelayanan Pemasyarakatan Proaktif Pemeriksaan HIV Bagi WBP Lapas Selatpanjang
PELITARIAU, Meranti - Lapas Selatpanjang bekerja sama dengan Puskesmas Kota laku.
Pimpin Apel Pengamanan Kegiatan APEKSI - BBI/BBWI, Kombes Jeki Tegaskan Beberapa Hal
PELITARIAU , Pekanbaru - Kapolresta Pekanbaru Kombespol Jeki Rahmat Mustika, S.I.
Sinergitas TNI- Polri, Kegiatan Rutin Suling di Masjid Al Irsyad
PELITARIAU, Meranti - Polres Kepulauan Meranti melaksanakan kegiatan rutinnya ya.