Rupiah Terpuruk, Fraksi PDI-P Minta BI Diperiksa

PELITARIAU, Jakarta - Fraksi PDI-Perjuangan meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) segera melakukan audit investigatif terhadap Bank Indonesia. Audit ini dinilai perlu dilakukan karena rupiah yang terus melemah terhadap dollar AS. "Fraksi PDI-Perjuangan mendesak Pimpinan DPR RI untuk segera mengadakan pertemuan konsultasi dengan Pimpinan BPK dan meminta kepada BPK untuk melakukan pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap BI," kata Ketua DPP Bidang Ekonomi PDI-P," kata Ketua DPP PDI-P Hendrawan Supratikno dalam jumpa pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/9/2015).

Hendrawan mengaku Fraksi PDI-P akan menyurati pimpinan DPR untuk secara resmi menyampaikan permintaan ini. Surat akan dikirim setelah Ketua DPR Setya Novanto, Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Fahri Hamzah tiba di Indonesia.

Anggota Komisi IX DPR ini mengatakan, kecenderungan pelemahan rupiah belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Bahkan di tengah-tengah masyarakat dan pelaku pasar telah muncul spekulasi bahwa pelemahan ini akan terus berlanjut dan dalam waktu tidakk lama lagi akan segera menembus ambang psikologis Rp 15.000 per dollar AS. "Sepanjang tahun ini, rupiah telah melemah lebih dari 18 persen bila dibandingkan kurs awal Januari 2015. Padahal sepanjang 2014, rupiah hanya melemah sekitar 1,74 persen," ucapnya.

Hendrawan mengakui pelemahan rupiah yang terjadi saat ini disebabkan oleh berbagai faktor. Dalam bidang moneter, faktor-faktor tersebut antara lain antisipasi investor ats rencana kenaikan suku bunga AS, quantitative easing di Eropa, ketidakjelasan penyelesaian krisis utang Yunani, dan kebijakan devaluasi yuan yang kemungkinan diikuti oleh negara lain.

Namun, imbuh Hendrawan, menjaga stabilitas rupiah tetaplah tugas utama BI sebagai otoritas moneter. "Jangan sampai terjadi, kekurangefektifan pengelolaan nilai tukar yang dilakukan BI membawa dampak yang buruk terhadap kinerja perekonomian nasional dan kinerja pemerintah secara keseluruhan, dengan akibat-akibat yang merugikan masyarakat," ucapnya.(kompas)