Jawaban Pemerintah Terhadap Pandangan Umum 8 Fraksi Tentang LPP APBD 2014

PELITARIAU, Bagansiapiapi- Penyampaian jawaban pemerintahah atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap ranperda tentang Laporan Pertangungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD Kabupaten Rokan Hilir.

Dalam sidang paripurna atas jawaban pemerintah di pimpin oleh wakil ketua DPRD Rohil Abdul Kosim SE,di dampinggi ketua DPRD Rohil Nasrudin Hasan, Wakil Ketua Drs Jamiluddin dan Syarifuddin dan juga di hadiri Bupati Rohil H Suyatno, Plt Sekda Drs H Surya Arfan serta Kepala Kantor/Badan berada di Pemkab Rohil.

Kita ketaui bersama bahwa farksi-fraksi telah menyampaikan pandangan umum fraksinya, terhadap Ranperda tentang LPP APBD Rohil tahun anggaran 2014, dalam rapar paripurna ke-11 masa persidangan ke-3 tahun 2015 yang di laksanakan pada sore tadi tanggal (1/9). Secara umum apa yang telah di sampaikan pandangan umum fraksi-fraksi tersebut adalah masukan dan usulan bagi pemerintah untuk menyempurnakan lebih lanjut terhadap Ranperda yang di ajukan sebelumnya, di tetapkan sebagai Perda.

Selanjutnya pandangan umum fraksi-fraksi perpedoman pada pasal 123 ayat 4 peraturan DPRd Rohil nomor 4 tahun 2014, pemerintah memberikan jawaban atas pandangan umum terhadap fraksi-fraksi, serta memberiakn jawaban dalam sidang paripurna.

Bupati H Suyatno menjawab pandangan umum fraksi Golkar yang di sampaikan Jufrizal dan sekaligus menjawab pandangan umum fraksi PKB yang di sampaikan dewan Henriza untuk belanja modal untuk 2014 menjadi penurun penyerapan kecil.

"Kata Suyatno, salah satu penyebabnya adalah bahwa kegiatan-kegiatan fisik yang terdiri dari perecanaan pelaksanaan fisik dan pengawasanya pada tahun anggaran 2014. Pelaksanaan di anggarkan dalam satu tahun anggaran. Pada tahun anggaran 2014 banyak kegiatan fisik yang dapat pengadaanya hanya untuk kegiatan perencanaan saja, sementara jika melaksanakan fiik dan pengawasannya tidak akan selesai dalam tahun angaran 2014. adapun kegiatan-kegiatan itupun banyak di laksanakan di angaran tahun 2015, untuk fisik dan pengawasannya," ucapnya.

Mengenai harapan fraksi  untuk meraih Opini Wajar  Tampa Pengecualian (WTP) dapat kita lakukan melalaui pengelolaan Kas persidian dan investasi dan aset, di mana sampai saat ini untuk pengelola aset menjadi kendala dalam usaha untuk mendapatkan opini WTP. Terkait pendataan pengelolaan aset daerah kita telah melakukan kerjasama dengan BPKP sehingga di harapkan pengeolaan aset dapat di laksanakan dengan baik dan opini wajar dapat kita raih.

Untuk pembinaan kinerja SKPD kita telah melakukan pembinaan terhadap semua SKPD yang utama terkait dengan SDM dan peningkatan SDM infraktruktur dan sebagainya. dan meninggat banyak aturan-aturan baru,yang harus kita sosialisasikan terkait dengan keuangan dan kegiatan dan aturan lainya.

fraksi PDI P yang di sampaikan saudara Krismanto serta menyampaikan pandangan umum fraksi Gerindra yang di sampaikan Ucok Mhuktar, serta memberikan jawaban atas pandagan umum fraksi PKB dan PPP yang mana di sampai saudara Perwedisuito, atas rendahnya pendapatan di bandingkan tahun 2013, sehingga perlu adanya ada upaya pemerntah Rohil untuk lebih meningkatkan pendapatan asli daerah, dengan cara mengali seluruh pontensi yang ada agar pembangunan Rohil agar bisa maksimal.

fraksi Gabungan Nurani Nasionalis  yang di samapikan Yunadi agar pemerintah Rohil dalam penggaran membuat exstimasi harus melalui proses analisa serta data yang falid, terutama data yang berupa potensi pajak dan retribusi pajak. Mengenai realisasi PAD sebesar lima puluh enam koma lima persen, menurunan tersebut terjadi penyebaban jenis pajak dan retrebusi daerah yang mengalami penurunan.

Fraksi Demokrat Plus Murkan Muhammad, fraksi Gerindra Ucok Muktar, dan Fraksi gabungan Nurani Nasonalis Yunadi, kata Bupati, sesuai ketentuan yang berlaku struktur laporan pertangungan jawaban APBD yang tercatum pasal 7 dalam peraturan menteri nomor 13 tahun 2006, tentang pedoman pengelolaan keuangan yang telah di ubah beberapa kali terakir nomor tahun 2010 tentang pedoman keuangan struktrur LDP atau laporan petangung jawabanmengenai pelaksanaan keuangan adalah terdiri.

Terakhir Fraksi Gabungan Nasional Pembangunan Indonesia Amansyah, keterkait dengan kesehatan,pembangunan sekolah, pemerintah saat ini telah mengoptimalkan untuk mensejahterakan guru guru, agar pertiga bulan agar gajinya di bayar. pembagunan sekolah telah kita optimalkan agar sekolah sekolah yang ada rusak, akan di adakan perbaikan.***Adv/Humas/Jar