Wakil Bupati Meranti Desak Roro Meranti-Kepri Segera Beroperasi

PELITARIAU,Batam - Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, didampingi Kepala Dinas Perhubungan, Muhammad Fahri SKM, menyambangi Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Kepulauan Riau dan PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Batam, Senin (6/7/2026).

Pertemuan tersebut difokuskan pada penguatan konektivitas transportasi sekaligus mendesak percepatan rute penyeberangan Alai Insit - Tanjung Balai Karimun, dan Alai Insit - Telaga Punggur, Batam.

Rute tersebut diharapkan menjadi jalur strategis yang menghubungkan Kepulauan Meranti dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau.

Dalam pertemuan itu, Wabup Muzamil menyampaikan bahwa bagi daerah kepulauan khususnya Meranti, transportasi bukan sekadar sarana mobilitas, melainkan fondasi utama pembangunan. Konektivitas yang baik akan menentukan kelancaran arus barang, manusia, jasa, dan investasi.

“Daerah kepulauan tidak bisa dibangun hanya dengan mengandalkan potensi sumber daya alam. Yang harus lebih dulu dibangun adalah konektivitasnya. Ketika akses transportasi terbuka, perdagangan tumbuh, biaya logistik menurun, investasi mulai masuk, pariwisata berkembang, dan masyarakat memperoleh lebih banyak peluang ekonomi,” ujar Muzamil.

Menurutnya potensi besar Meranti di sektor perikanan, pertanian, perkebunan, serta perdagangan, belum dapat memberikan nilai tambah secara maksimal apabila akses transportasi masih terbatas. Konektivitas yang kuat akan memperlancar distribusi komoditas unggulan daerah, memperluas akses pasar, meningkatkan daya saing pelaku usaha lokal, sekaligus membuka peluang investasi baru.

“Kami ingin membangun konektivitas yang mampu menciptakan efek berganda bagi masyarakat. Transportasi bukan sekadar memindahkan orang dari satu tempat ke tempat lain, tetapi menjadi penggerak ekonomi, memperluas akses pasar bagi pelaku usaha, memperlancar distribusi komoditas unggulan daerah, serta mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah kepulauan,” kata Muzamil.

Kepala Seksi Sarana Angkutan Jalan Sungai Danau dan Penyeberangan, Frans Deddy Arisandy, menyebut pihaknya memahami urgensi dari pembukaan rute ini dan sepakat bahwa keterbatasan akses laut di wilayah Kepulauan Riau dan Meranti cenderung menghambat mobilitas warga.

“Saat ini, BPTD Kelas II Kepulauan Riau tengah menindaklanjuti kajian teknis serta kelaikan lintasan yang telah dibahas. Selanjutnya, kami berharap kita bisa kawal bersama-sama pemerintah masing-masing provinsi hingga pusat untuk menyelesaikan setiap tahapan dan kewenangannya,” ajak Frans Deddy.

Sementara itu, General Manager PT. ASDP Indonesia Ferry Cabang Batam, Reno Yulianto, menyebut ASDP siap mendukung dan menyediakan armada (melalui skema pergeseran kapal), namun realisasi trayek Meranti–Kepri ini akan sangat bergantung pada seberapa cepat Kementerian Perhubungan mengeluarkan izin lintasan perintis.

Menaggapi hal tersebut, Muzamil menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti siap menindaklanjuti usulan tersebut dengan melakukan berbagai langkah yang diperlukan. Mulai dari penyusunan kajian teknis, pemetaan kebutuhan layanan, hingga melengkapi seluruh persyaratan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku sebagai dasar pengajuan kepada pemerintah pusat.

“Pemkab Kepulauan Meranti siap berkolaborasi dan memenuhi seluruh tahapan yang dipersyaratkan. Kami akan menyiapkan kajian yang komprehensif, melengkapi administrasi yang diperlukan, serta membangun koordinasi dengan seluruh pihak terkait agar usulan pembukaan rute perintis ini dapat direalisasikan,” tegasnya.

Ia berharap usulan tersebut mendapat dukungan dari Kementerian Perhubungan melalui BPTD Kelas II Kepulauan Riau, BPTD Kelas II Riau, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Provinsi Riau, bersama PT ASDP Indonesia Ferry sehingga pembukaan rute perintis dapat segera diwujudkan sebagai bagian dari penguatan konektivitas antarpulau.

Turut mendampingi Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Kabid Sarana dan Prasarana Perhubungan, Hasrizal Aldo, Kasubbag Umum Dinas Perhubungan, Utama Dianda Syahputra, serta pejabat terkait lainnya.**