Pemkab Kepulauan Meranti Perjuangkan Nasib Pekerja Migran di Forum Sosek Malindo

PELITARIAU,Batam - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mengambil peran strategis dalam Persidangan Tim Teknik dan Kelompok Kerja Pembangunan Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia (Sosek Malindo) ke-22 yang diselenggarakan di Wyndham Panbil Hotel, Batam, 22–26 Juni 2026.

Pertemuan bilateral Indonesia-Malaysia tersebut dibuka Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, dihadiri Sekretaris Jenderal BNPP Komjen Pol. Makhruzi Rahman, Konsulat Jenderal RI Johor Bahru, Sigit Widiyanto, Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, Kapolda Kepulauan Riau, Irjen Pol. Asep Safrudin, Ketua Polis Johor, Cp Dato Ab Rahaman bin Arsyad, Timbalan Ketua Polis Melaka, Ydh Sac Dato Ahmad Jefferi, serta mempertemukan Delegasi Riau, Delegasi Kepulauan Riau, Delegasi Negeri Johor dan Delegasi Malaka.

Forum strategis ini berfokus untuk memperkuat hubungan lintas batas, meningkatkan investasi, perdagangan, dan kesejahteraan sosial di kawasan perbatasan.

Hadir mengikuti persidangan, Wakil Bupati Kepulauan Meranti Muzamil Baharudin, didampingi Sekretaris Daerah Sudandri, dan Kepala Bagian Perbatasan Setdakab Kepulauan Meranti, Gilang Wana Wijaya Cendickia.

Dalam sidang berskala internasional itu, Wakil Bupati Muzamil, menyampaikan hasil kertas kerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti terhadap enam poin penting : Mendorong pembentukan Special Pass bagi pekerja migran perbatasan Meranti-Johor dan Melaka; menggagas penyusunan protokol bilateral Indonesia-Malaysia; mendorong kedua negara membentuk tim bersama pengelolaan pekerja perbatasan; mendorong integrasi sistem imigrasi ketenagakerjaan kedua negara; membentuk one stop service border worker centre; dan penguatan perlindungan sosial dan hukum bagi pekerja migran asal Kepulauan Meranti.

Menurut Muzamil, inisiatif ini fokus menekan pekerja non prosedural, memperkuat penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), dan mendorong kebijakan Special Border Treatment bagi warga perbatasan.

“Melalui forum bilateral ini, kami menginginkan adanya kesepakatan bagaimana para pekerja non prosedural dari daerah perbatasan bisa di legal kan, karena kami melihat bahwa di Johor dan Melaka juga sangat membutuhkan banyak tenaga kerja. Harapannya para pekerja migran Indonesia mendapatkan penempatan dan pendapatan yang layak serta perlindungan hukum di negeri jiran, agar bisa bekerja dengan nyaman tanpa ada pihak yang dirugikan,” ungkapnya.

Muzamil menilai, usulan kerjasama bilateral tersebut sangat penting mengingat mayoritas PMI asal Meranti masih bekerja secara non prosedural.

“Kami ingin memprioritaskan penyederhanaan penempatan tenaga kerja formal dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kepulauan Meranti di Malaysia,” tambahnya.

Menanggapi pembahasan tersebut, Delegasi Johor yang juga Ketua Polis Johor, Dato Ab Rahaman, berjanji pihaknya akan menindaklanjuti usulan ini dan dijadikan pembahasan tingkat lanjut dalam Sosial Ekonomi Nasional Malaysia-Indonesia (Soseknas Malindo) yang direncanakan akan dilaksanakan pada November mendatang.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Riau sekaligus Ketua Delegasi Provinsi Riau, Syahrial Abdi, menyebut Sosek Malindo sebagai wadah strategis yang telah lama berperan mempererat hubungan Indonesia dan Malaysia, khususnya di wilayah yang memiliki kedekatan geografis, budaya, dan sosial.

“Persidangan ke-22 ini menjadi momentum untuk mengevaluasi program kerja yang telah berjalan sekaligus merumuskan kebijakan dan program prioritas ke depan," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Delegasi Negeri Johor, Mohd Hairul Anuar bin Bohro, berharap forum tersebut menghasilkan keputusan yang konstruktif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat kedua negara.

Menurutnya, kerja sama yang dibangun mencakup berbagai sektor strategis, mulai dari perdagangan, investasi, pariwisata, pendidikan, kesehatan, pengembangan sumber daya manusia hingga hubungan sosial budaya.

Pertemuan yang juga didukung oleh pemerintah daerah ini terus dipantau untuk memastikan kesepakatan-kesepakatannya berdampak nyata bagi masyarakat di wilayah perbatasan. **