Pilihan
Doa Rakyat Inhu, Tuah Keramat Bukit Embun Dodi Irawan Bakaghojo Raih Juara 1
Heboh, Adila Ansori Terkejut Soal Isu Pergantian Pimpinan DPRD Inhu
Dodi Nefeldi SPBU Masuk DCS PDI-Perjuangan, Ini Nomor Urutnya
6 Manfaat Kurma Untuk Kesehatan
Tidak Akan ada Penyelewengan Dana Aspirasi
PELITARIAU, Jakarta- Upaya DPR mengusulkan program pembangunan daerah pemilihan senilai Rp15 miliar- Rp20 miliar per anggota dewan menuai reaksi keras banyak kalangan. Beberapa anggota DPR bahkan turut mengkritik usulan dana aspirasi yang diperkirakan akan menghabiskan Rp11,2 triliun per tahun itu.
"Tidak ada istilah DPR ingin punya anggaran sendiri ataupun mengeksekusi anggaran," kata Wakil Ketua Tim Mekanisme Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP), Muhammad Misbakhun dalam diskusi 'Dana Amunisi DPR' di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (20/6).
Menurutnya, pengertian dana aspirasi tersebut bukan berarti setiap anggota DPR memegang dana sekira Rp20 miliar sebagai akal-akalan guna mengambil uang rakyat.
"Jadi program itu kita gunakan untuk usulan program pembangunan daerah pemilihan (UP2DP)," ungkap Politisi Partai Golkar tersebut.
Misbakhun menegaskan bahwa tidak akan ada penyelewengan dana aspirasi ini oleh anggota DPR. Sebab, dana yang ada langsung masuk dan diteruskan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Ia menuturkan, ketika anggota DPR mendatangi suatu daerah pilih (Dapil), anggota DPR menerima banyak usulan dan keinginan dari masyarakat. Mekanismenya, anggota DPR menerima proposal dari masyarakat, kemudian proposal tersebut diterima anggota DPR untuk diserahkan ke Sekretaris Jenderal yang nanti diterima masyarakat.
"Tidak ada sama sekali dana yang dipegang DPR. Anggota DPR hanya terima usulan proposal dari masyarakat, direkap anggota, dan kemudian disampaikan ke pemerintah melalui mekanisme penyusunan APBN yang ada," ujarnya.
Ia juga meyakini tidak akan terjadi ketimpangan pembangunan. Saat ini, kata dia, tim UP2DP terus mengkaji bagaimana caranya agar dana aspirasi ini justru menciptakan pemerataan.***okezone
Barita Simanjuntak: JA Burhanuddin kerja keras Membawa Kejaksaan Berani Menerjang Bandai dan Bertahan Bagai Batu karang Dalam Gempuran koruptor
PELITARIAU, Jakarta - Institusi Kejaksaan hingga saat ini masih memuncaki .
Program Adhyaksa Awards, Barita Simanjuntak: Jaksa Berprestasi Harus Diberikan Kesempatan
PELITARIAU, Jakarta - Lima Dewan Pakar sedang menyeleksi nama-nama Jaksa berpres.
Kejagung Bongkar Kasus Mega Korupsi Tambang Timah, Begini Penjelasan Tenaga Ahli Jaksa Agung RI Barita Simanjuntak
PELITARIAU, Jakarta - Tim Jampidsus Kejaksaan Agung secara marathon melakukan pe.
Komisi Kejaksaan Apresiasi Gercep Kejagung Usut Korupsi Tambang Timah
PELITARIAU, Jakarta - Komisi Kejaksaan Republik Indonesia menegaskan peran lemba.
Dirjen PP Beri Masukan Dalam Rancangan Peraturan Kode Etik dan Profesi Jaksa
PELITARIAU, Jakarta - Kejaksaan Republik Indonesi terus melakukan pembenahan, kh.
Komjak Ingatkan Jaksa Untuk Patuhi Pasal 143 KUHAP, Terdakwa Berhak Terima Surat Dakwaan
PELITARIAU, Jakarta - Komisi Kejaksaan Republik Indonesia mengingatkan insan Adh.