Bupati Asmar Hadiri Penyerahan Laporan BPKP di Pekanbaru, Soroti IPM dan Keterbatasan Tenaga Kesehatan di Meranti

PELITARIAU, Pekanbaru - Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar menghadiri kegiatan penyerahan Laporan Eksekutif Daerah Semester II Tahun 2025 sekaligus Entry Meeting evaluasi perencanaan dan penganggaran tahun 2026 yang digelar di Balai Pauh Janggi, Gedung Daerah Komplek Kediaman Gubernur Riau, Jalan Diponegoro, Kamis (5/3/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh kepala daerah se-Provinsi Riau serta dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, H. SF. Hariyanto. Turut hadir Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Riau, Evenri Sihombing.

Dalam pemaparannya, Evenri Sihombing menjelaskan bahwa setiap semester BPKP menyampaikan laporan eksekutif kepada kepala daerah yang berisi ringkasan hasil pengawasan di wilayah Provinsi Riau.

Ia mengungkapkan, sepanjang tahun pengawasan yang dilakukan BPKP di Riau memberikan kontribusi pengembalian potensi kerugian negara mencapai lebih dari Rp437 miliar.

“Sebagian besar berasal dari pengawasan yang bersifat represif terhadap kasus-kasus korupsi yang ditangani. Nilainya hampir setengah triliun rupiah,” ujar Evenri.

Selain itu, sekitar 20 persen kontribusi tersebut berasal dari pendampingan yang dilakukan BPKP terhadap pemerintah kabupaten/kota, termasuk koreksi terhadap program-program yang dinilai belum efektif.

Dalam kesempatan itu, BPKP juga memaparkan sejumlah indikator pembangunan daerah, salah satunya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Riau.

Kota Pekanbaru tercatat memiliki IPM tertinggi dengan angka 82,84. Sementara beberapa daerah seperti Indragiri Hilir, Kepulauan Meranti, Rokan Hilir, Indragiri Hulu, dan Pelalawan masih memerlukan perhatian lebih dalam peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.

“Rata-rata lama sekolah di Pekanbaru sudah mencapai sekitar 12 tahun atau setara SMA. Namun di beberapa daerah seperti Inhil dan Meranti masih berada di bawah itu, bahkan belum setara SMP,” jelasnya.

Di sektor kesehatan, BPKP juga menemukan ketimpangan ketersediaan tenaga kesehatan di sejumlah daerah. Di Kabupaten Kepulauan Meranti misalnya, dari 10 puskesmas yang ada, hanya dua yang memiliki kelengkapan sembilan jenis tenaga kesehatan sesuai standar.

Kondisi ini dinilai menjadi salah satu tantangan yang perlu segera ditangani oleh pemerintah daerah.

Selain itu, BPKP juga menyoroti kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Provinsi Riau. Dari hasil pengawasan, sekitar 70 persen BUMD dinilai dalam kondisi tidak sehat bahkan terancam bangkrut.

“Ini menjadi perhatian serius karena BUMD seharusnya dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah, namun justru banyak yang membebani APBD,” ungkap Evenri.

Sementara itu, Plt Gubernur Riau H. SF. Hariyanto dalam arahannya menyampaikan bahwa laporan eksekutif yang disusun BPKP menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan.

Ia juga menyoroti kondisi keuangan daerah yang mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir.

“APBD Provinsi Riau saat ini sekitar Rp8,2 triliun. Dulu pernah mencapai Rp11 triliun, kemudian turun menjadi Rp10 triliun, Rp9 triliun hingga sekarang Rp8,2 triliun. Ini potret nyata yang harus kita hadapi,” ujarnya.

Hariyanto menegaskan bahwa pemerintah daerah harus fokus pada upaya peningkatan pendapatan daerah, termasuk dari sektor pajak kendaraan bermotor serta optimalisasi potensi ekonomi daerah.

Ia juga mengungkapkan adanya ketimpangan dampak kebijakan opsen pajak terhadap beberapa daerah di Riau.

“Ada daerah yang tidak menikmati dampak opsen pajak seperti Indragiri Hilir dan Kepulauan Meranti. Daerah yang sudah terbatas sumber pendapatannya menjadi semakin berat,” katanya.

Dalam forum tersebut, pemerintah provinsi juga mendorong perbaikan tata kelola BUMD, peningkatan pengawasan sektor sumber daya alam, serta optimalisasi potensi pendapatan daerah.

Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan serta mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Riau. **