Komisi II DPRD dan PUPR Meranti Hearing Bahas Strategi Jemput Anggaran Pusat

PELITARIAU, Meranti - Komisi II DPRD menggelar hearing bersama Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Meranti dalam rangka membahas strategi menjemput anggaran pusat melalui DPR RI.

Kegiatan tersebut berlangsung di Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Senin (26/1/2026) sekitar pukul 09.00 WIB.

Hearing ini bertujuan memperkuat kolaborasi antara legislatif dan eksekutif daerah guna mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, khususnya sektor jalan, melalui dukungan anggaran dari pemerintah pusat. Upaya ini dilakukan dengan pendekatan langsung ke fraksi-fraksi yang ada di DPR RI.

Rapat tersebut dihadiri Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Meranti Rahmat Kurnia, ST, beserta jajaran, di antaranya Kepala Bidang Pengairan Hendri, Kepala Bidang Bina Marga Sugeng Widodo KN, S.T, Kepala Bidang Cipta Karya Nasrullah Anata, S.T, serta Kepala Bidang Program Benny Naibaho, S.kom.

Dari pihak legislatif, hadir Ketua Komisi II DPRD Kepulauan Meranti Syaifi dari Fraksi PAN, Sekretaris Komisi II Jani Pasaribu dari Fraksi PSI, serta anggota Komisi II yakni Sopandi dari Fraksi PAN, Alamin dari Fraksi PKS, Lianita dari Fraksi Nasdem, H. Atan dari Fraksi PDI P, dan Suji Hartono dari Fraksi PPP.

Sopandi atau Atah Pandi dari Fraksi PAN, menyebutkan bahwa rapat juga dihadiri anggota Komisi II lainnya seperti Alamin dari Fraksi PKS, Lianita, H. Atan dari Fraksi PDI P, serta Sujihrotono dari Fraksi PPP. Kehadiran seluruh unsur tersebut menunjukkan keseriusan DPRD dan PUPR dalam menyusun langkah strategis bersama.

Menurut Sopandi, dalam hearing tersebut dibahas berbagai program prioritas infrastruktur yang berpotensi diusulkan ke pemerintah pusat, terutama pembangunan dan peningkatan jalan di Kabupaten Kepulauan Meranti yang dinilai masih membutuhkan perhatian serius.

“Kolaborasi ini penting agar usulan daerah dapat disampaikan secara terstruktur dan diperjuangkan langsung melalui fraksi-fraksi di DPR RI,” ungkap Sopandi.

Hasil rapat menyepakati bahwa langkah selanjutnya adalah menunggu penjadwalan resmi dari Pemerintah Daerah untuk melakukan hearing ke fraksi-fraksi DPR RI. Penjadwalan ini diharapkan dapat segera terealisasi agar perjuangan anggaran pusat tidak terlambat.

Dengan adanya sinergi antara PUPR dan Komisi II DPRD, diharapkan upaya menjemput anggaran pusat dapat berjalan efektif dan berdampak langsung pada percepatan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Kepulauan Meranti. **