Pemkab Rohil dan Dewan akan Evaluasi APBD

PELITARIAU, Bagansiapiapi- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rokan Hilir bakal melakukan komunikasi dengan Pemkab Rokan Hilir terkait pemangkasan anggaran pada APBD 2015 hasil evaluasi dan rekomendasi Gubernur Riau. Komunikasi itu untuk mencari solusi, karena jauh dari hasil kesepakatan.
 
"TAPD dan DPRD tak ada masalah, yang masalah hasil evaluasi Gubernur. Namun rekomendasi Pak Gubernurnya, jauh dari apa yang kita sepakati, itu aja," kata Ketua DPRD Rokan Hilir, Nasrudin Hasan, kepada wartawan Kamis (5/3) usai menghadiri pembukaan Pulau Jemur Gemstone Fair 2015, di Pujasera Bagansiapiapi.
 
Menurut Nasrudin, yang menjadi pertanyaan kalangan DPRD proses penyusunan sudah mengacu kepada undang-undang serta peraturan berlaku, namun mengapa setelah dieverifikasi Gubernur Riau, jauh berbeda.
 
"Jadi kita, Undang-Undang kita pakai, peraturan kita pakai, menyusun bersama, yang keluar dari provinsi jauh berbeda. Ini yang jadi pertanyaan kita," katanya.
 
Oleh sebab itu, kata Nasrudin, sampai hari ini belum ada kesesuaian APBD 2015 Rokan Hilir, sehingga DPRD akan melakukan komunikasi dengan Pemkab Rokan Hilir. "Maka sampai hari ini belum ada sesuai APBD kita. Masih kita komunikasikan lagi, sesuai dengan surat gubernur itu, kita coba mengadakan koordinasi lagi dengan Pemda," ujarnya.
 
Koordinasi dimaksud berupa banyaknya yang terpotong, sehingga perlu dipertanyakan dasarnya. "Banyak yang terpotong disitu, jadi dasarnya apa, uang tak cukup, juga tak ada, jadi hanya berdasarkan KUA PPAS, KUA PPAS kita bahaskan, yang intinya, APBD dibahas bersama-sama DPRD dan sesuai semua," katanya.
 
Nasrudin menegaskan, antara Pemkab dan DPRD tidak ada masalah. "Antara pemerintah dan DPRD tak ada masalah. Tapi sampai ke provinsi, ada angka yang mencolok, Rp 600 miliar kalau saya ngak salah, banyak betul, besok kita koordinasi," pungkasnya.*Adv/Jar