Saatnya Wartawan Punya Rumah dan Tidak Dirumahkan

PELITARIAU, Jakarta - Pendapatan wartawan kini seperti tinta yang menipis di ujung pena. Sejak media cetak ditinggalkan pembaca dan berguguran satu per satu, banyak jurnalis senior—yang dulu terbiasa berlari mengejar berita dengan stamina penuh—kehabisan angin. Transisi ke era digital membawa gelombang perubahan besar. Bukan cuma berita yang berpindah ke layar gawai, tapi juga nasib ribuan wartawan yang menggantungkan hidup pada oplah dan iklan cetak.

Peralihan ke media online, yang semula diharap jadi penyelamat, ternyata tidak cukup kuat mengangkat ekonomi para jurnalis. Platform digital menjanjikan kecepatan dan jangkauan, tetapi sering gagal memberi kestabilan finansial. Gaji rendah, status kerja tak pasti, hingga beban kerja yang terus meningkat jadi wajah baru profesi wartawan masa kini.

Ironisnya, baik jurnalis muda yang sedang merintis maupun senior yang telah melintasi berbagai zaman sama-sama mengalami kesulitan. Salah satu indikator paling nyata: kesulitan memiliki rumah. Jika dulu wartawan bisa mencicil rumah dengan sepertiga gaji bulanan, kini bahkan lima kali lipat gaji pun tak cukup menutupi cicilan awal. Harga rumah melonjak, dan pendapatan wartawan tak kunjung menyesuaikan. “Ukuran cukup” dalam standar hidup wartawan masa kini nyaris tak menyentuh garis wajar.

Namun, di tengah langit yang tampak kelabu, muncul satu cahaya dari sudut tak terduga. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat bergerak. Dengan ketukan pintu ke Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman serta komunikasi yang efektif via percakapan WhatsApp, PWI Pusat menggolkan sebuah inisiatif konkret: program rumah subsidi bagi wartawan. Bekerja sama dengan Kemen-PKP, BPS, Tapera, BTN, hingga Kemen-Komdigi, program ini menyasar para pekerja media berpenghasilan menengah ke bawah—bagian dari skema Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Kerja sama ini bukan sekadar wacana. Dari 1.000 rumah yang direncanakan, Pak Menteri PKP Maruarar Sirait menargetkan sebanyak 100 unit untuk wartawan di Bogor, Tambun, Bekasi, Karawang, Tangerang, dan Serang sudah serah terima kunci pada 6 Mei 2025. Skema pembayarannya ringan: cicilan tetap, bunga flat 5 persen per tahun sampai lunas, uang muka mulai dari 1 persen, bebas PPN dan BPHTB. Syaratnya pun terjangkau: penghasilan maksimal Rp 13–14 juta per bulan.

PWI menegaskan bahwa program ini bukan alat intervensi. Tidak ada barter independensi dengan subsidi. Justru sebaliknya, ini adalah bentuk penghormatan terhadap profesi jurnalis yang menjadi pilar keempat demokrasi. Rumah layak bukan kemewahan—ia adalah hak dasar.

Sebenarnya sejak 2015, sudah lebih dari 1.100 wartawan memiliki rumah melalui program serupa. Namun sempat vakum tujuh tahun menjelang dan saat pandemi Covid-19 serta sesudahnya. Kini, momentum diperluas lagi. Survei ke lokasi telah dilakukan, dan proses pengajuan dilakukan secara transparan melalui BTN tanpa pungutan liar. PWI Pusat menyerukan kepada seluruh pengurus daerah untuk segera mendata anggotanya. Gaspol!

Lebih dari sekadar solusi tempat tinggal, program ini menyasar ketahanan sosial jurnalis. Rumah sendiri bukan hanya soal dinding dan atap, melainkan tempat pulang, tempat tumbuh, tempat stabilitas mental dibangun—yang pada akhirnya akan berdampak pada kualitas kerja jurnalistik. Jurnalis yang tenang hidupnya akan lebih kuat menjaga independensi dan integritas profesi.

Pemerintah pun melihat inisiatif ini sebagai bagian dari strategi menurunkan angka _backlog_ perumahan nasional yang masih menyentuh angka 12,7 juta unit. Dengan kepemilikan rumah yang masih sekitar 60 persen, jurnalis masuk dalam kelompok pekerja semi-formal yang berhak mendapatkan akses layak terhadap hunian.

Kita tahu, rumah bukan segalanya. Tapi tanpa rumah, banyak hal lain jadi rapuh. Sudah waktunya wartawan berhenti jadi tamu di negerinya sendiri. Mari manfaatkan peluang ini. Jika tak sekarang, kapan lagi?

Rumah kecil, tapi milik sendiri. Wartawan juga berhak hidup sejahtera. **Prc6