Dugaan Korupsi Kades Pulau Jumat di Inhu, Anggaran Ratusan Juta Dipertanyakan Masyarakat

PELITARIAU, Inhu – Kepala Desa Pulau Jumat, Herman, diduga terlibat dalam penyimpangan penggunaan anggaran desa tahun 2023 dan 2024. Sejumlah program pengadaan dan bantuan yang bersumber dari Dana Desa yang dikelolanya menjadi sorotan karena dinilai tidak transparan dan tidak tepat sasaran, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan kegiatan tahun 2023 dan 2024 oleh Aparat Penegak Hukum (APH).

Berdasarkan informasi yang dihimpun wartawan Kamis (10/4/2025), terdapat beberapa kegiatan desa tahun anggaran 2024 yang diduga bermasalah. Di antaranya pengadaan ayam senilai Rp150 juta, pengadaan pipa untuk tiang listrik sebesar Rp50 juta, serta alokasi dana senilai Rp7 juta untuk kegiatan kepemudaan Karang Taruna yang pelaksanaannya dipertanyakan.

Tak hanya itu, honorarium bagi dua guru tahfiz yang seharusnya menerima Rp24 juta per orang dengan total Rp48 juta, juga menjadi perhatian. Masyarakat mempertanyakan kejelasan pembayaran tersebut. 

Sementara itu, proyek pembangunan tiga unit MCK dengan anggaran masing-masing Rp54 juta turut menuai sorotan terkait kualitas dan realisasi fisiknya di lapangan.

"Kami berharap ada penegakan hukum terhadap penggunaan Dana Desa di Pulau Jumat oleh Kades saat ini,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.

Lebih jauh, pada tahun anggaran 2023, honor guru tahfiz yang seharusnya senilai Rp24 juta per orang dikabarkan hanya dibayarkan senilai Rp5 juta. Hal itu semakin memperkuat dugaan adanya penyelewengan dana yang merugikan tenaga pendidik dan masyarakat di Desa Pulau Jumat.

Masyarakat mendesak pihak berwenang, termasuk Inspektorat dan aparat penegak hukum, untuk segera melakukan audit dan investigasi menyeluruh penggunaan anggaran di desa Pulau Jumat tahun 2024 dan anggaran tahun 2024. 

Transparansi serta pertanggungjawaban dari Kepala Desa dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan Dana Desa digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Menanggapi berbagai tudingan tersebut, Kepala Desa Pulau Jumat, Herman dikonfirmasi Jumat (4/4/2025) di kota Rengat, membantah adanya penyelewengan penggunaan dana desa, terutama terkait penggunaan anggaran desa.

"Saya ingin meluruskan agar tidak timbul fitnah. Terkait pembangunan MCK, tangki air atau drum, dan mesin Sanyo yang disebut-sebut belum dipasang, itu memang benar. Namun perlu ditegaskan bahwa item-item tersebut belum dianggarkan dalam APBDes," kata Herman.

Herman juga menjelaskan, keterbatasan anggaran menjadi alasan belum terealisasinya pembangunan MCK tahun 2024. "Drum-nya sudah dibeli, hanya saja belum ditempatkan di lokasi,” tambahnya.

Terkait dana Karang Taruna, Herman juga membantah adanya pengalokasian dana Rp7 juta kegiatan kepemudaan tahun 2024. "Dalam APBDes tahun 2024, tidak ada anggaran untuk Karang Taruna,"tegasnya.

Herman pun menepis dugaan penyimpangan dalam pengadaan ayam senilai Rp150 juta. Bahkan dipastikanya seluruh proses telah dilakukan sesuai prosedur dan seluruh ayam telah disalurkan ke masyarakat. “Penyerahan ayam sudah terealisasi dan ada legalitasnya,” jelas Kade Herman.

Mengenai isu anggaran tiang listrik untuk penerangan di desa senilai Rp50 juta, Herman menyebut angka tersebut tidak benar. "Yang benar hanya Rp5 juta yang dianggarkan, bukan Rp50 juta,” jelasnya.

Bahkan Herman juga memastikan bahwa bantuan perlengkapan sekolah serta honorarium untuk dua guru tahfiz telah direalisasikan sepenuhnya, sesuai ketentuan. "Total honor Rp48 juta sudah dibayarkan kepada dua orang guru tahfiz," pungkasnya. **Darfi