JMSI Bali Gelar Diskusi Publik Bahas Isu Sampah di Pulau Dewata

PELITARIAU, DENPASAR - Pengurus Daerah (Pengda) Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Provinsi Bali menggelar Diskusi Publik bertema "Bali Bebas Masalah Sampah: Realistis atau Utopis?" di Inna Bali Heritage Hotel Denpasar, Selasa (25/2/25). Diskusi publik ini digelar sebagai bentuk kepedulian JMSI terkait lingkungan khususnya masalah sampah.

Diskusi publik ini menghadirkan Ketua TP PKK Provinsi Bali, Ny. Putri Koster sebagai keynote speaker. Adapun narasumber panelnya yakni, Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Bali I Made Rentin, Wakil Dekan I Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana I Gede Hendrawan, dan Ketua Yayasan Bumi Kita I Wayan Askara. Dan dimoderatori oleh Bidang Hukum JMSI Bali, I Putu Wiradana.

"JMSI juga hadir untuk ikut dalam membangun kehidupan yang demokratis berorientasi pembangunan, serta berkontribusi dalam pengentasan isu-isu sosial yang ada di masyarakat. Atas dasar itulah diskusi publik ini kami selenggarakan sebagai salah satu perwujudan komitmen kami dalam mendorong pengetasan problematika sosial masyarakat Bali yang ada hari ini," kata Ketua JMSI Bali, Nyoman Ady Irawan.

Ady Irawan berharap, dengan terselenggaranya diskusi ini bisa menggali persepsi publik dalam pengentasan masalah sampah. Tak hanya itu, diskusi publik ini diharapkan bisa menggugah kesadaran masyarakat untuk penanganan sampah.

"Penanganan masalah sampah bukan hanya menjadi beban tanggung jawab pemerintah, tapi harus menjadi agenda bagi setiap individu masyarakat Bali," tambah Ady Irawan.

Sementara itu, Ketua Dewan Pembina JMSI Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati atau yang akrab disapa Cok Ace dalam sambutannya menyebut, sampah menjadi momok serius bagi Bali yang menggantungkan pariwisata sebagai ujung tombak pendapatan daerah. "Tentu ini juga menjadi persoalan bagi pendapatan kita di Bali," ungkap Cok Ace.

Cok Ace menyampaikan ada beberapa hal untuk penanganan sampah, seperti pembuatan regulasi yang mengatur pengelolaan sampah serta sosialisasi masif hingga hulu.

"Kita harus serius dengan kondisi yang besar ini (masalah sampah). Bagaimana mengelola sampah di hulu, di rumah tangga. Dan kita akan banyak juga nanti di hilirnya. Ini hal-hal yang perlu kita ingat kembali dan perlu kita terapkan," imbuhnya.

Sementara itu, Ketua TP PKK Provinsi Bali Ny. Putri Suastini Koster mendorong peran desa dalam pengelolaan sampah di Pulau Dewata. Secara khusus, ia meminta bendesa atau pejabat di desa mempunyai visi untuk menangani masalah sampah.

Menurutnya, desa memiliki peran strategis dalam menjaga kebersihan lingkungan, sejalan dengan konsep Nangun Sat Kerthi Loka Bali yang menekankan keseimbangan alam dan budaya.

Tanpa kepemimpinan desa yang memiliki visi jelas dalam pengelolaan sampah, upaya besar pemerintah dalam menciptakan Bali yang bersih dan sehat akan sulit terwujud.

“Kalau desa tidak bisa menangani sampahnya sendiri, lantas mau berharap siapa? Pemerintah sudah menyediakan regulasi, bantuan, dan edukasi. Sekarang, tinggal bagaimana kepala desa dan bendesa adat mau bergerak atau tidak,” ujar istri Gubernur Bali periode 2025-2030.

Putri Koster menegaskan bahwa pengelolaan sampah bukan sekadar urusan pemerintah provinsi atau kabupaten, tetapi harus dimulai dari desa. Ia juga meminta agar program pengelolaan sampah berbasis sumber dioptimalkan, termasuk pengolahan mandiri di desa sebelum berakhir di tempat pembuangan akhir.

“Kalau pemimpin desa tidak peduli, jangan salahkan kalau desanya kotor dan lingkungan tercemar,” imbuhnya.

Pernyataan Putri Koster ini menjadi tamparan bagi kepala desa dan bendesa adat yang masih mengabaikan isu sampah. Apalagi, dengan adanya regulasi dan program bantuan dari pemerintah, sudah tidak ada alasan bagi desa untuk membiarkan permasalahan sampah terus berlarut-larut.

Masyarakat pun diingatkan untuk lebih cerdas dalam memilih pemimpin yang benar-benar peduli pada lingkungan, bukan sekadar janji kosong saat kampanye.

“Mulai sekarang, tanyakan ke calon kepala desa, apa rencana mereka dalam mengelola sampah. Kalau tidak bisa jawab, cari yang lain! Jangan pilih kepala desa yang tidak mampu mengelola sampah di desanya sendiri,” pungkas Putri Koster.**Prc6