Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Dukung Kebijakan Efisiensi Anggaran

PELITARIAU, Jakarta - kamis 13 Februari 2025 – Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang dicanangkan oleh Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Langkah ini merupakan upaya strategis dalam meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran agar benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Dengan efisiensi, pemerintah dapat mengalokasikan sumber daya yang terbatas secara lebih tepat sasaran, mengurangi pemborosan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara.

Sebagai bagian dari komitmen ini, dalam Rapat Kerja Bersama Komisi XIII DPR RI, Kemenimipas telah mengusulkan rancangan efisiensi sebesar Rp. 4,49 Triliun. Dari pagu anggaran awal sebesar Rp. 15,96 Triliun menjadi Rp. 11,46 Triliun. Efisiensi ini dilakukan pada Belanja Barang sebesar 55,9 Persen dan Belanja Modal sebesar 45 persen dari pagu awal. Sementara untuk Belanja Pegawai tidak dilakukan pengurangan.

“Kami memahami bahwa pemerintah tengah menggalakkan program prioritas, seperti swasembada pangan dan energi. Serta investasi sumber daya manusia melalui program Makan Bergizi Gratis.Kami tidak masalah dengan efisiensi ini, bahkan memicu kami untuk lebih kreatif dan teliti dalam penggunaan anggaran. Dan kami pastikan tidak ada kinerja terganggu dalam pelayanan kami,” ujar Menimipas Agus Andrianto.

Menteri Agus melanjutkan bahwa capaian kementerian ini dalam memberikan setoran PNBP pada 2024 sebesar Rp9 Triliun yang merupakan rekor terbesar institusi ini, akan terus ditingkatkan capaiannya.

Tak hanya itu, dukungan Kemenimipas kepada Asta Cita Presiden Prabowo tidak hanya berbentuk efisiensi anggaran, tetapi juga dukungan program ketahanan pangan. Di mana saat ini di Rutan dan Lapas tengah digalakkan program Lumbung Pangan yang dikerjakan oleh warga binaan.

Program Lumbung Pangan yang terbesar saat ini tengah digalakkan di Pemasyarakatan Nusakambangan. Yaitu mengelola 115 hektar lahan untuk menjadi sentra pertanian, peternakan dan budidaya perikanan.

“Mungkin sebagai besar program ini belum cukup mampu berkontribusi pada penyediaan pangan ke masyarakat, namun setidaknya sudah cukup mendukung kebutuhan pangan di dalam Rutan dan Lapas,” lanjutnya.

Menteri Agus Andrianto juga mengatakan bahwa optimalisasi digital di kementerian adalah bagian dari upaya efisiensi dan efektifitas pelayanan. Saat ini sistem digital dalam pengurusan paspor, visa, dan izin tinggal, telah mendapat banyak apresiasi masyarakat. Karena selain mengurangi biaya, prosesnya juga jauh lebih cepat.**Prc6