TPD Rohil Belum Bekerja, Terkendala SK Yang Belum di Tanda Tangani Bupati

PELITARIAU, Bagansiapiapi - Tenaga Pendamping Desa (TPD) yang bertugas mendampingi Pemerintahan desa dalam menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2015 ini belum bekerja sebab tidak memiliki payung hukum, pasalnya Surat Keputusan (SK) pengangkatan atau penunjukan TPD belum ditanda tangani Bupati Rokan Hilir (Rohil) H Suyatno.

"23 TPD itu belum diperkerjakan dikarenakan terkendala SK, sampai saat ini SK belum ditandatangani oleh Bupati, hinggsa saat ini mereka yang terpilih dalam TPD belum melaksanakan tugasnya," kata Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Rohil Hj Murniwati Skm kepada pelitariau.com Selasa (12/5).

Perekrutan TPD kata Murniwati, melalui tes dan seleksi administrasi sebelumnya 108 orang yang mengikuti seleksi TPD beberapa waktu lalu di aula kantor Dinas Bapelda Rohil, pemkab Rohil hanya mampu mengambil 23 TPD. Ke-23 TPD itu nantinya akan bertugas untuk mengawasi 178 desa di Rohil. Satu TPD akan mengemban tugas mengawasi sebanyak 8 Desa.

"Tiap TPD itu mendapatkan gaji sebesar Rp 2,5 Juta perbulannya dengan sistem Kontrak selama 10 Bulan. Kini 23 TPD tersebut belum bisa dipekerjakan,karena SK nya hingga saat ini belum diteken Bupati Suyatno," ungkap Kepala Bapemas.

Kepala Dinas Bapemas sangat mengharapkan dengan adanya TPD ini, Perangkat Desa mampu melaksanakan pembangunan desa melalui ADD dan DD. "Untuk TPD kita minta untuk menjalankan tugas dengan baik dalam upaya membantu pemkab Rohil mensukseskan pembangunan di Kabupaten Rokan Hilir. Jangan sampai Perangkat desa dan tenaga pendamping desa bekerjasama untuk menyelewengkan dana tersebut," tandasnya

Diakui Murniwati, memang satu TPD mengawasi 8 Desa sangat berat. "Namun itulah kemampuan kita, kedepannya akan kita upayakan satu TPD hanya melakukan pengawasan untuk 5 desa. Mudah-mudahan SK TPD itu cepat ditandatangani Bupati Rohil, sehingga penggunaan Anggaran dana ADD dan DD bisa berjalan dengan baik," ujarnya.***Zpn