Potensi Daerah Harus Didukung Komunikasi ke Elit Kekuasaan

PELITARIAU, Inhil - Menjemput aspirasi masyarakat ke lima kecamatan di Indragiri Hilir (Inhil), Selasa (25/7/23), Dr. Kapitra Ampera SH., MH, calon anggota DPR-RI, disodori begitu banyak persoalan oleh masyarakat, tentang hak-hak dan kesejahteraan mereka yang belum didapatkan.

Hampir rata masyarakat mengeluhkan kesejahteraan mereka yang tidak memadai, meski berada di atas tanah yang kaya akan sumber daya alam. Termasuk komoditi kelapa yang menjadi primadona usaha pertanian di Inhil, tetapi petani tingkat kesejahteraannya belum terangkat.

"Kami berharap Bapak Kapitra yang saya kenal vokal sejak lama, sejak zaman reformasi, menyuarakan keinginan masyarakat Inhil, sehingga mereka bisa menikmati hasil lahannya yang kaya," kata Edi, salah seorang tokoh masyarakat saat berdiskusi dengan Kapitra di Tembilahan, hari ini.

Menjawab keluhan dan aspirasi masyarakat tersebut, Kapitra mengatakan, selama ini memang tidak terlihat kesejahteraan yang signifikan terhadap masyarakat, dengan kejayaan alam yang dimiliki daerah. Hal ini salah satu sebabnya karena potensi daerah tidak didukung komunikasi ke elit kekuasaan, sehingga menjadi timpang.

Karena itu kata Kapitra, dia tidak memiliki visi dan misi untuk masyarakat melainkan menjemput Aspirasi masyarakat. Karena bagi Kapitra, visi dan misi yang datang dari dirinya belum tentu sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat.

"Bagi saya yang penting itu aspirasi masyarakat, apa yang diinginkan masyarakat, itu yang akan dikomunikasikan dengan pemerintah pusat untuk kepentingan daerah dan masyakat," kata Kapitra.

Kapitra mengatakan, dirinya memilih berkeliling ke daerah-daerah, ke desa-desa untuk bertemu dengan masyarakat dan mendengarkan suara masyarakat.

Selain itu kata Kapitra dia memilih menjadi wakil rakyat karena di DPR-RI itu ada fungsi kontrol dan fungsi pengawasan, yang bisa dia lakukan sekaligus untuk kepentingan masyarakat.

"Contohnya untuk kelapa yang menjadi komoditi utama di Inhil, melalui DPR-RI  bisa dibentuk komite penentu dan pengawas harga, sehingga akan menjamin hak-hak masyarakat," kata Kapitra. ** Prc6