Tawarkan Formulasi Perlindungan Bagi Pelajar, Shem Fatamorgana CS Datangi Dinas Sosial

PELITARIAU, Meranti - Aktivis Pemerhati Anak Shem Fatamorgana mendatangi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kabupaten Kepulauan Meranti, guna melakukan Konsolidasi Intensif pada Senin sore, 22 Agustus 2022.

Didampingi Wakil Sekretaris DPD Laskar Melayu Muda Riau Kepulauan Meranti Muzakar Salim dan Kabid Perlindungan Perempuan & Anak DPD LM2R Rita Mariana bersama Ketua PC PMII Kepulauan Meranti Rudi Irawan, sejumlah tema pun didiskusikan secara Internal.

Di samping melakukan penjabaran data dan sistem, Shem Fatamorgana juga menyebut bahwa pertemuan itu melahirkan kesepakatan sementara untuk mendirikan lembaga Independen Perlindungan bagi generasi Pelajar .

"Kita tidak punya waktu untuk berceremonial jika sudah menyangkut persoalan generasi. Setidaknya mendirikan lembaga baru yang dikhususkan bagi perlindungan kaum pelajar adalah kesepakatan akhir yang kita capai bersama pihak terkait. Dan seperti apakah formulanya, saya kira hal itu akan kita ekspose ke publik secara bertahap", ujarnya.

Saat memberikan konfirmasi persoalan data dan kasus para pelajar yang pernah menjadi korban, Pemilik nama lengkap Samsir Ibrahim itu mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen menjaga apapun bentuk privasi yang bersangkutan agar tidak diekspose.

"Data itu adalah aib bagi korban dan keluarganya, tentu dalam hal ini kami punya tanggung jawab moral untuk menjaga itu. Atas alasan tersebut juga lah, kita tak hanya fokus menangani sebuah persoalan yang telah berlangsung , tapi perlu adanya sistem penangkal baru bagimanakah agar peristiwa selanjutnya tidak terjadi. Karena itu, saat ini kita tinggal merampungkan sistem yang telah dibuat, sebab terkait  semua kasus yang ada, itu sudah kami selesaikan bersama kawan - kawan", paparnya.

Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Kepulauan Meranti M.Khardafi, SE., M.IP melalui Kepala UPTD PPA M.Taufik Mubarak, SKM menyambut baik tawaran konsolidasi tersebut, serta bersedia menjadi mitra utama untuk bersinergi dengan pihak - pihak lain yang dianggap perlu.

"Kita memang butuh lembaga non - pemerintah demi memaksimalkan kinerja kami di lapangan. Sebab, banyak hal yang terkadang luput dari pantauan kami terkait remaja dan pelajar untuk semua kasus. Jadi, saya kira ini adalah gerakan baru yang perlu kita dukung bersama, dan atas nama Dinas Sosial, kita siap menjembatani mitra kita ke pihak lain yang memiliki kewenangan di bidang itu", ungkap Taufik.

Taufik juga memaparkan bahwa pihaknya tidak bisa menaungi formulasi yang ditawarkan atas kekhawatirannya gerakan itu putus di tengah jalan akibat perubahan regulasi formal.

"Opsi paling baik itu adalah ketika gerakan ini dilakukan atas nama lembaga non - pemerintah. Sebab jika dari Dinsos yang menaunginya langsung, prosesnya akan semakin lamban. Sebab kinerja Birokrasi itu telah diatur  oleh penerintah pusat dan punya regulasi formalnya. Nah.., saya khawatir sistem yang dibangun itu baik sekalipun namun bertentangan dengan regulasi yang ada, maka ia bisa saja terhenti di tengah jalan. Solusinya adalah dirikan lembaganya, bangun sistemnya, dan kita siap untuk bekerjasama", tutup M. Taufik Mubarak. **