Bank Riau Kepri Syariah Di-launching Bulan Ini

PELITARIAU, Pekanbaru - Bank Riau Syariah (BRK) Syariah dijadwalkan akan dilaunching pada bulan Juni 2022. Hanya saja tanggalnya belum bisa ditentukan.

“Setelah memperoleh tanda tangan 21 pemegang saham baru bisa dikonversi dari konvensional ke syariah. Insya Allah semuanya akan berjalan baik dan lancar,” sebut  Direktur Utama BRK, Andi Buchari saat diskusi bersama Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) di Lantai 14 Gedung Dang Merdu BRK, Selasa (7/6/2022) malam.

Diskusi ini dihadiri Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah Sutan Emir Hidayat dan Direktur Pemantauan Program dan Kinerja Gandhi Setiawan serta Direktur Operasional BRK Syamsuri.

Dikatakan Andi, proses akhir yang dilalui untuk mewujudkan BRK Syariah adalah penandatanganan dokumen yang dilakukan secara sirkuler setelah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tanggal 22 April lalu.

Proses penandatanganan dokumen ini memakan waktu mengingat ada 21 pemegang saham BRK yaitu Provinsi Riau dan Kepulauan Riau (Kepri) serta kabupaten dan kota dari kedua provinsi tersebut termasuk Kabupaten Natuna dan Anambas yang letaknya sangat jauh.

“Alhamdulillah, sebagian besar sudah tanda tangan, hanya tinggal dua lagi yaitu Kota Batam dan terakhir Pemprov Riau,” kata Andi.

Masih kata Andi Buchari, keinginan menjadi syariah menurutnya bukan keinginan pemegang saham semata namun juga keinginan masyarakat. Berdasarkan survey yang dilakukan oleh lembaga yang kredibel menunjukkan keinginan dari masyarakat khususnya nasabah, 98 persen mereka ingin BRK jadi syariah.

Selain keinginan masyarakat, pertumbuhan unit syariah di BRK sendiri juga menggembirakan, selama 2 tahun terakhir yang mencapai 65 persen per tahun. Saat ini aset unit syariah mencapai 30 persen dari total aset BRK. Jika pada tahun pada 2020 aset syariah baru sekitar Rp4 Triliun maka sekarang sudah menjadi Rp9,6 Triliun. 

Sementara itu, Sutan Emir Hidayat mengatakan, Riau menjadi salah satu sasaran pengembangan ekonomi syariah di Indonesia latar belakangnya antara lain karena rencana konversi BRK menjadi bank syariah.  Dan, meskipun BRK belum jadi bank syariah namun aset unit syariahnya sudah mencapai 30 persen.

Selain itu, Riau juga sudah memiliki Komite Daerah Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah sekaligus peraturan gubernur (pergub) mengenai pengembangan ekonomi syariah. “Belum ada provinsi di Indonesia yang sekaligus mempunyai kedua hal di atas selain Riau,” kata Sutan Emir.

Kemudian, secara nyata sudah banyak yang dilakukan Riau untuk pengembangan ekonomi syariah. Itu dibuktikan dalam penghargaan Adinata ekonomi syariah baru-baru ini, Riau menyabet tiga penghargaan. Selanjutnya rencana Riau untuk mengadopsi Zona KHAS (kuliner halal, aman dan sehat). **Prc7