Program Meranti Cerdas Diapresiasi Dalam Pertemuan Apkasi

PELITARIAU, Jakarta - Program Bupati Kepulauan Meranti H. Muhammad Adil, SH, MM dan Wakil Bupati AKBP (Purn) H. Asmar mendapat apresiasi dalam pertemuan Membangun Kemitraan Pemerintah Daerah dan Kampus Melalui Program Dana Hibah Kedaireka 1-2 Triliun Tahun 2022. 

Kegiatan yang dilaksanakan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) itu berlangsung di Gedung D Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Jakarta Pusat, Senin (30/5/2022).

Ketua Umum Apkasi Sutan Riska Tuanku Kerajaan, SE, diwakili Ketua Bidang Olahraga yang juga Bupati Garut, Rudi Gunawan, menyebutkan satu dari banyak permasalahan yang terus menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah adalah pembangunan sumber saya manusia (SDM) secara merata. Sebagaimana diketahui SDM sangat fundamental dalam menjaga masa depan bangsa dan fondasi kuat di tengah sengitnya persaingan regional dan global.

"Meskipun diantara kami sudah ada yang luar biasa. Misalnya tadi saya berbincang dengan Bupati Kepulauan Meranti. APBD-nya digunakan untuk mencetak 5000 sarjana, 500 master dan 200 doktor. Itu bentuk konkrit meningkatkan sumber daya manusia di daerahnya," kata Rudi.

Untuk menjawab tantangan kedepan, dia mengajak para bupati dan wakil bupati untuk meningkatkan inovasi dalam memecahkan masalah yang ada. Salah satunya dengan menjalin mitra antara pemerintah kabupaten dengan para akademisi di perguruan tinggi melalui program hibah Kedaireka dari Kementerian Pendidikan.

"Kami dari Apkasi akan selalu mendukung dan sangat mengapresiasi Kementerian Pendidikan. Ini sangat bermanfaat bagi pembangunan di daerah," ujarnya.

Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC., Ph.D., IPU, Asean Eng, diwakili Plt. Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dr. Ir. Kiki Yulianti, M.Sc, menjelaskan sesuai arahan presiden dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi, Kemendikbud mengambil langkah salah satunya dengan penerapan inovasi dan pemanfaatan kepakaran yang ada di perguruan tinggi.

"Tadi saya sempat berbincang dengan Bupati Meranti. Beliau menanyakan tentang kerjasama antara pemerintah daerah dengan perguruan tinggi melalui platform Kedaireka ini," sebutnya.

Disebutkan Ir. Kiki, kementeriannya mendapatkan anggaran sebesar Rp.1 triliun yang dapat digunakan oleh berbagai pihak. Adapun mekanismenya, dijelaskan Kiki, para dosen atau akademisi meminta akun Kedaireka untuk menayangkan inovasi, temuan dan penelitian yang mungkin saja dibutuhkan oleh masyarakat. 

"Bisa jadi ada para ahli dengan kemampuan khusus dan jam terbang yang tinggi tapi belum terinformasikan dengan jelas kepada masyarakat. Jadi ini kesempatan mereka," jelasnya.

Kemudian di saat yang sama, mitra kementerian, lembaga, pemerintah daerah, industri, yayasan atau apapun bentuknya yang berbadan hukum juga bisa menggunakan platform tersebut dengan meminta akun Kedaireka. Tujuannya untuk menyampaikan keinginan atau kebutuhan terhadap sesuatu guna mendapat solusi dari para pakar di perguruan tinggi.

"Jadi para pakar bisa saling melihat apa saja kebutuhan pemerintah daerah dan begitu juga inovasi yang dihasilkan para pakar bisa dilihat oleh pemerintah daerah pula," kata Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemendikbud itu.

Lebih lanjut dijelaskannya, apabila para pakar dan Pemda telah sepakat untuk mengerjakan sesuatu, maka akademisi bisa mengajukan proposal ke Kemendikbud. Jika memang dinilai memenuhi syarat, maka kementerian akan menggelontorkan anggaran dengan perbandingan 1:1 bersama pemerintah daerah.

"Contoh, misalkan Pemda mengeluarkan uang Rp.10 maka kementerian akan mengeluarkan jumlah yang sama. Dengan begitu akan ada Rp.20 untuk menyelesaikan masalah di daerah. Tapi bisa jadi lebih besar hingga 1:3 apabila inovasi itu terkait masalah bangsa," terang Dr. Kiki.